alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Penertiban Vila Bodong Hanya Wacana

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) lembek. Terbukti dengan pembiaran yang dilakukan terhadap keberadaan puluhan vila yang tak berizin hingga menyalahi tata ruang.

Sejauh ini, dinas terkait hanya garang saat rapat membahas vila bodong ini. Mereka teriak-teriak mengatakan penertiban harus dilakukan. Tapi nyatanya, mereka ciut jika sudah didesak ke lapangan untuk melakukan penertiban.

“Informasinya kemarin sudah datang pihak vila dari Mana Kebun ke kantor kami. Namun saya belum cek apakah ada permohonan izinnya atau tidak. Dokumennya belum naik ke meja saya. Mungkin di bidang teknis,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H Dulahir.

Berdasarkan hasil rapat tim terpadu akhir Februari lalu, untuk penertiban vila bodong tahap awal rencananya akan dilakukan peneguran. Khusus untuk vila di kawasan Meninting, dari keterangan Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana akan dilakukan pihaknya. Sementara untuk vila di Mana Kebun kawasan perbukitan Senggigi akan dilakukan pihak DPMPTSP Lobar.

Dari hasil verifikasi Satpol PP yang sudah turun ke lapangan, dua vila tersebut memang tak mengantongi izin. “Sebenarnya itu bukan teguran. Karena yang vila di Mana Kebun belum mengurus izin, jadi itu belum ranah kami. Tapi mereka sudah ke sini berkonsultasi,” jelas Dulahir.

Pemilik vila berencana mengurus izinnya sebelum benar-benar dilakukan penindakan. Sehingga DPMPTSP mengarahkan agar pemilik vila mengurus atas dasar hukum membangun vila. “Makanya, kami meminta mereka untuk mengurus izin kepada kami,” paparnya.

Di dalam usulan permohonan izin itu, Dulahir menjelaskan harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan syarat-syarat teknis. Mulai dari rekomendasi BKPRD, hingga rekomendasi tim kajian tata ruang yang salah satunya menyangkut kemiringan lahan. Mengingat vila tersebut dibangun di atas bukit.

“Kalau dia tidak melanggar tata ruang, kami akan berikan izin. Kalau kemudian dia tidak memiliki rekomedasi tata ruang, ya permohonan izinnya kami tolak. Kami tindaklanjuti dengan penertiban,” urai Dulahir.

Hanya saja, menurutnya pembangunan vila di Mana Kebun jelas menyalahi aturan. Karena pemilik terlebih dulu membangun tanpa memenuhi izin dari pemeritah daerah. “Itulah tempat persoalannya, dia bangun duluan sebelum minta izin. Inilah tempat kelirunya,” terang Dulahir.

Melihat tingkah para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lobar yang lamban bertindak, Sekda HM Taufiq mengaku gerah. Karena ia sadar, sejauh ini penertiban yang dilakukan terhadap vila bodong masih seremonial.

“Sudah saya katakan jangan ini seremonial. Harus ada tindak lanjut, eksekusi dalam bentuk tindakan, apa yang harus dilakukan,” ungkap Sekda.

Dirinya merasa gerah karena Pemkab Lobar selama ini dipandang masyarakat hanya melakukan tindakan seremonial tapi tidak ada tindak lanjut.

Sayangnya, Kasatpol PP Lobar Mahnan yang coba dikonfirmasi kemarin (4/3) mengenai langkah berikutnya, tidak memberikan respons. Beberapa kali dihubungi via ponselnya, tak ada jawaban. Mahnan sebelumnya hanya mengaku langkah peneguran terhadap vila bodong menjadi ranah DPMPTSP dan Dinas PUPR Lobar. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Jasa Raharja NTB turut Berpartisipasi Meriahkan Hut Lantas Ke-65

Sebagai bentuk koordinasi dan memperkokoh sinergi Kepala Cabang Jasa Raharja (JR) NTB bersama jajaran, Selasa (22/9) turut serta memeriahkan puncak HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65.

Sejak Pandemi, Omzet Pedagang Pasar Tradisional Turun 40 persen

”Penurunan omzet juga diikuti penurunan kapasitas pedagang di pasar sebesar 40 persen,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (21/9/2020).

Manfaatkan Simulasi KBM Tatap Muka untuk Pembiasaan Pola Hidup Sehat

”Kita lihat mana yang belum pakai masker sekaligus kita kampanye 3M itu, bersama guru-guru yang lain,” jelas Winarna.

Menag Positif Korona, UIN Mataram Langsung Instruksikan Pegawai WFH

”Pegawai UIN Mataram semaksimal mungkin, agar bekerja dari rumah menyelesaikan tugas masing-masing,” tegas dia.

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks