alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Tidak Terima Dihina di Facebook, Dewan Lobar Ramai-ramai Polisikan Netizen

GIRI MENANG-Sejumlah anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) beramai-ramai mendatangi Polres Lombok Barat (Lobar) kemarin (4/5). Kedatangan mereka untuk melaporkan salah satu netizen dengan nama akun Facebook Mangku Bumi Kahuripan.

“Ada akun Asmuni Ray dikomentari oleh masyarakat. Yang mengatai kami monyet yang tidak tahu diuntung. Sehingga perlu kami laporkan persoalan ini,” ungkap Anggota DPRD Lobar Munawir Haris kepada wartawan, kemarin (4/5).

Apapun yang dituduhkan atau dipersoalan kaitannya dengan penyampaian BLT (JPS) yang dibahas masyarakat, Munawir tak mempersoalkannya. Hanya saja, ia merasa seharusnya pihak yang bersangkutan perlu mengecek sebelum memberikan komentar. Terlebih, komentar tersebut dilontarkan dengan kalimat yang tidak sepantasnya.

Dari keterangan Munawir Haris, akun Mangku Bumi Kahuripan menuliskan komentar di status facebook Asmuni Ray Miggu lalu. Dalam screenshoot tersebut, ia menulis ‘WOWW hebat Dewan kita..MOYET KALIAN GAK TAU DIUNTUNG masih saja mau jatah.. apa kalian gak cukup apa yangkalian terima dari kami Rakyat’.

“Kami tandatangani laporan, langsung di BAP sebagai saksi pelapor. Kami ingin dengan laporan ini agar bijak dalam bermedia sosial. Karena bagaimanapun anggota dewan lahir dari rahim seorang perempuan. Bukan seperti hewan. Seperti yang disampaikan oleh oknum pengguna akun medsos tersebut,” sesalnya.

Dengan postingan tersebut, semua anggota dewan menurut Munawir merasa tersinggung. Itu sebabnya, tidak satu dua orang yang datang ke Polres Lobar. Selain Munawir, ada juga Lalu Irwan, H Suherman, Tunik Haryani, H Lalu Muhammad Ismail, Baiq Nurjani, Abdul Madjid serta beberapa anggota dewan lainnya.

Tak hanya mereka, konstituen dan jamaah para anggota dewan dari kalangan tuan guru dikhawatirkan juga merasa tersinggung. “Daripada massa bertindak dan terjadi kontak fisik, lebih baik kami mengambil jalur ini,” ungkapnya.

Kaitannya dengan sembako JPS Covid 19 yang diinisiasi oleh DPRD Lobar, Munawir menjelaskan ini bersumber dari anggaran perjalanan dinas dewan yang dialihkan untuk membantu masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun agar data penerima tidak dobel.

“Kami niatnya hanya membantu masyarajat. Yang mengelola adalah dinas,” tegasnya.

Lantas apakah dewan boleh memberikan rekomendasi data penerima? Munawir menjelaskan, tupoksi DPRD Lobar Disamping pengawasasan mereka juga memiliki peran budgeting.

“Artinya kalau itu untuk masyarakat, kenapa tidak. Bukan kami yang mengeksekusi. Tapi kalau saya pribadi kalau itu dipermasalahkan, ke depan saya tidak mau lagi,” ucapnya.

Data penerima yang diusulkan ditegaskan Munawir hanya sifatnya usulan. Masalah siapa yang disetujui menjadi kewenangan Dinas Sosial Lobar. Munawir juga meminta, bagi masyarakat yang belum tercover, Pemda Lobar menyiapkan pengaduan khusus.

Kepala Desa Kuripan Hasbi mengaku pihaknya tidak mempersoalkan kaitannya dewan yang melaporkan salah satu warganya atas nama AN (inisial, Red). Ia menghormati proses hukum. “Kami tidak akan menghalangi proses hukum, siapapun warga yang melanggar, silakan,” ucapnya.

Ia juga membeberkan salah satu warganya yang sudah dilaporkan ini sebelumnya sempat tersangkut persoalan yang sama. Kaitannya dengan statusnya di media sosial. “Dia bilang warga kami murtad gara-gara mpenundaan salat Jumat. Sudah dilaporkan juga dua minggu lalu,” tandasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks