alexametrics
Jumat, 7 Agustus 2020
Jumat, 7 Agustus 2020

Camat Batulayar Minta BPN Batalkan Sertifikat Sempadan Pantai Tanjung Bias

GIRI MENANG-Camat Batulayar Syahrudin angkat bicara terkait sempadan Pantai Tanjung Bias diklaim milik warga. “Perlu kita perdalam dulu apa persoalannya,” kata Syahrudin.

Sepengetahuannya, sudah ada kerja sama antara BUMDes dengan pihak yang mengaku punya tanah. Sehingga ia berharap persoalan ini diselesaikan secara internal. Jika membuat riak, ia khawatir ini jutsru akan menjadi persoalan baru.

Terlebih setelah Pemerintah Desa Senteluk meminta pembatalan sertifikat karena melihat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2016 tentang sempadan pantai. Sehingga ia berharap BPN Lombok Barat (Lobar) bisa segera turun menyelesaikan persoalan ini.

“Jika sporadik yang menjadi dasar, apa iya kemudian undang-undang akan diabaikan?” tanyanya.

Meskipun, keberadaan sertifikat itu diketahui dibuat tahun 2004 sebelum adanya Undang-undang terbaru tentang sempadan pantai. “BPN Lobar juga harus melihat dasar-dasar lain. Termasuk Perda,” pintanya.

Syahrudin mengaku pernah menanyakan persoalan ini ke BPN Lobar. Ia mendapati jawaban jika pembuatan sertifikat didasarkan pada sporadik. “Tapi kalau memang hanya sporadik yang jadi dasar, saya bisa saja ngajukan laut dibuatkan sporadik dan disertifikatkan,” ketusnya.

Kepala Desa Senteluk Fuad Abdulrahman juga membeberkan jika sejumlah anggota dewan provinsi mempertanyakan pensertifikatan area sempadan pantai. “Ada beberapa anggota dewan provinsi yang juga turun menanyakan, kok bisa sempadan pantai ada sertifikatnya,” beber Fuad.

Terlebih, sertifikat tersebut diklaim warga luar NTB. “Padahal mengacu pada Perpres tahun 2016, area sempadan pantai itu minimal 100 meter dari bibir pantai dan maksimal 150 meter,” ungkapnya.

Sehingga, pihaknya berharap BPN membatalkan sertifikat tersebut. Apalagi jika mengacu ada juga lahan sempadan pantai yang saat ini belum ada sertifikatnya. Lantas, kenapa ada beberapa titik yang justru dikeluarkan sertifikat hak miliknya.

Fuad mengatakan ada empat titik di area sempadan pantai yang bersertifikat. Di salah satu titik yang diprotes, luasnya mencapai 41 are. Lahan tersebut dijadikan lokasi wisata kuliner. Namun belakangan terjadi gesekan dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik.

Kepala BPN Lobar Made Arya Sanjaya menjelaskan terkait tuntutan warga untuk pembatalan sertifikat, ada mekanisme yang harus dilalui. BPN Lobar akan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Kepada Badan Pertanahan Nasional tahun 2016.

Dengan adanya tuntutan masyarakat Senteluk untuk pembatalan sertifikat, pihak BPN Lobar mengaku akan konsultasi dengan Kanwil BPN NTB. Membahas bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

“Karena sertifikatnya keluar tahun 2004, sementara Undang-undang yang mengatur sempadan pantai 100 meter dari batas pasang ini kan tahun 2016. Makanya ini akan kami konsultasikan ke Kanwil BPN NTB,” jelas Arya. (ton/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pasien Korona Keluyuran, NTB Siapkan Denda Rp 50 Juta atau Penjara

Pasien positif Covid-19 wajib menjalani isolasi secara ketat. Jika pasien positif Covid-19 tersebut terbukti keluyuran sebelum dinyatakan sembuh dipastikan akan dipidana. “Ketentuan pidana dalam Perda menyebut, dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani, Kamis  (6/8).

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Sosialisasi dan Penilaian Lomba Kampung Sehat Sampai September

PAMATWIL Kabag Sumda Polres Bima AKP Arief Hamid menggelar asistensi dan pemantauan kesiapan desa-desa di Kecamatan Palibelo, Bima, untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat.

Kisah Serbat Jahe Desa Langko Lobar yang Bikin Kepincut Ibu Negara

Di tengah pandemi Korona sekarang ini, stamina dan imunitas tubuh harus tetap terjaga. Nah, minuman tradisional dari Desa Langko, Lombok Barat ini patut dicoba. Bentuknya Serbat Jahe. Ibu Negara Iriana Joko Widodo saja mencobanya.

Potensi Kebakaran Hutan di NTB Tinggi, DLHK Intensifkan Pengawasan

”Petugas KPH kami sekarang patroli 24 jam di lokasi yang selama ini sering terjadi kebakaran hutan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, kemarin (6/8/2020).

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks