alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Tagih Sewa Aset, Lobar Minta STIE AMM Bayar Rp5,73 Miliar

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) sudah mendapatkan nilai appraisal atas sewa aset di Jalan Pendidikan, Kota Mataram. ”Angkanya itu Rp441 juta per tahunnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H Fauzan Husniadi.

Aset pemkab tersebut memiliki luas sekitar 17 are. Yang ditempati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM lebih dari 30 tahun. Tanpa ada kontribusi ke Kabupaten Lobar selaku pemilik lahan.

Fauzan mengatakan, mulai tahun ini biaya sewa akan ditarik pemkab. Hanya saja, mereka tidak menghitung dari awal STIE AMM memanfaatkan lahan tersebut.

Perhitungan biaya sewa akan dimulai dari 2007. Tahun yang sama ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelum menarik biaya sewa, pemkab juga sudah membatalkan SK tahun 1984 mengenai permintaan penggunaan tanah di Lobar. Dikeluarkan kepada yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro, sebelum berganti nama menjadi STIE AMM.

”Kalau dihitung dari 2007, potensi pendapatan dari biaya sewa itu mencapai Rp5,73 miliar,” sebut Fauzan.

BPKAD, kata Fauzan, sudah bersurat kepada STIE AMM. Menyampaikan nominal biaya sewa atas lahan tersebut. Sekaligus mengundang mereka untuk membahas teknis pembayaran.

Hanya saja, pihak yayasan belum bisa menghadiri undangan pemkab. Sehingga surat kedua akan kembali dikirimkan ke STIE AMM. ”Belum bisa datang karena mereka ada acara wisuda di kampus 10 Oktober nanti,” tuturnya.

Surat kedua nanti, sebagai surat pemberitahuan dan undangan terakhir. Jika tidak datang, pemkab menilai tak ada itikad baik dari pihak yayasan terkait penyewaan aset. Jika itu yang terjadi, kata Fauzan, pemkab akan memberi surat peringatan pengosongan lahan.

”Kalau surat peringatan tidak digubris kita akan lakukan tindakan lanjutan,” tegas Fauzan.

Ia mengatakan, harga sewa sudah final. Tidak bisa lagi diubah. Apalagi yang melakukan penilaian merupakan tim independen. Yang bisa fleksibel terkait dengan teknis pembayarannya. Karena itu, pemkab mengundang STIE AMM untuk membahasnya.

”Apakah mau dicicil atau seperti apa, itu yang nanti kita bahas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, bukan saja untuk STIE AMM, appraisal sewa lahan yang ditempat Bank NTB Syariah di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, dan Tanjung, Lombok Utara, juga sudah ke luar.

”Kalau yang Lembuak itu Rp21 juta per tahun untu biayanya,” ungkapnya.

Mengenai pembayaran, Bank NTB Syariah akan langsung membayar sewa setelah menerima hasil appraisal. Kata Fauzan, jika ditotal, dari biaya sewa tiga titik aset tersebut, pemkab akan memperoleh pendapatan hingga Rp7 miliar.

”Ini salah satu hasil dari upaya penertiban yang kita lakukan,” tandas Fauzan. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks