alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Honor Pegawai RSUD Tripat Masih di Bawah UMK

GIRI MENANG-Gaji sejumlah tenaga honorer daerah yang di SK-kan oleh Bupati Lombok Barat (Lobar) masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Misalnya saja pegawai honorer daerah yang ada di RSUD Tripat Gerung. Dari UMK tahun 2019 sekitar Rp 2.013.150 pegawai honorer daerah hanya mendapat honor setengahnya.

“Memang masih di bawah UMK. Kami mengacu pada standar gaji bagi honorer daerah,” terang Direktur Utama RSUD Tripat drg. Arbain kemarin (5/3).

Sejauh ini, Arbain mengaku belum ada peningkatan gaji bagi honorer daerah. Masih disesuaikan dengan honor yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Di mana, untuk pegawai honorer tamatan SMA, honor yang didapatkan kisaran Rp 750 ribu. Ini dikatakan Arbain sudah standar penggajian di semua instansi pemerintah daerah.

Sementara untuk pegawai yang memiliki jenjang pendidikan D3 mendapatkan gaji Rp 800 ribu per bulannya. Itu setara baik bidan maupun perawat. Sedangkan untuk pegawai yang tamatan S1, maka mereka mendapatkan honor dari Pemda Lobar sebesar Rp 1,2 juta per bulan.

“Belum bisa ada kenaikan, karena itu kami sesuikan dengan kondisi anggaran daerah,” paparnya.

Terlebih melihat kondisi keuangan daerah pascagempa, kenaikan gaji para kontrak daerah di RSUD Tripat sulit dilakukan. Meskipun diakui gaji yang diterima saat ini masih jauh dari UMK Lobar. “Karena jumlah tenaga honorer kita di rumah sakit juga cukup banyak. Ada sekitar 135. Belum termasuk yang di SK-kan rumah sakit karena kita kan BLUD,” lanjut Arbain.

Sementara Bupati Lobar Fauzan Khalid menjelaskan, sebenarnya Pemda Lobar tahun ini merencanakan kenaikan gaji bagi honorer daerah. Namun karena kondisi keuangan yang tidak mendukung pascagempa, rencana tersebut terpaksa ditunda.

Alasan lainnya, Fauzan juga membeberkan jumlah tenaga honorer terlalu banyak. Sehingga ia meminta Sekda membuat kajian berapa kebutuhan tenaga honorer daerah. “Karena kondisinya saat ini sudah over load. Ini yang kami masih minta kaji,” ungkapnya.

Saat ini jumlah tenaga honorer daerah di Lobar yang di SK-kan bupati berjumlah sekitar 1.600. Ditambah dengan tenaga lepas yang jumlahnya sekitar 4.000 orang. “Itu juga harus kami perhatikan nggak bisa hanya yang honor. Makanya saat ini saya minta BKD harus membuat analisan kebutuhan tenaga honorer,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun Lombok Post, para pegawai honorer di RSUD Tripat sebenarnya sudah menerima informasi kenaikan gaji tahun ini. Dimana, informasi yang diterima gaji honorer akan dinaikan menjadi Rp 1,1 juta untuk D3.

“Informasi yang beredar memang ada kenaikan. Padahal kami sangat berharap,” ungkap salah seorang pegawai RSUD Tripat kepada Lombok Post. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks