alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Sambangi DPRD Lombok Barat, Ratusan Guru Honorer Minta Diangkat PNS

GIRI MENANG-Ratusan guru honorer yang ada di Lombok Barat (Lobar) mendatangi kantor dewan, Kamis (5/3/2020). Kedatangan mereka meminta dukungan dari dewan agar pemerintah pusat mau mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Kami meminta pemerintah pusat menerbitkan kepres untuk mengangkat guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun menjadi PNS yang usianya di atas 35 tahun ke atas,” jelas Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Mahsun.

Ia mengatakan, anggota forum ini berasal dari kalangan guru honorer yang berasal dari sekolah negeri. Baik yang diangkat melalui SK bupati maupun yang diangkat oleh kepala sekolah.

Para guru ini mengaku kecewan karena MenPAN RB tidak mau mengakui keberadaan honorer selain K2. Terbukti dengan munculnya wacana penghapusan tenaga honorer.

“Kami sangat menyayangkan ini. Kami ingin aspirasi kami sebagai tenaga honorer ini bisa disuarakan dewan ke kementerin atau pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, para guru honorer yang rata-rata sudah mengabdi puluhan tahun ini meminta agar honor yang diterima sesuai dengan standar upah minimum kabupaten (UMK). Anggaran untuk pembiayaan honor sesuai UMK diminta dari pemerintah pusat melalui APBN. Mengingat kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan.

“Saat ini per bulan honor yang kami terima Rp 500 ribu khusus yang dapat SK dari kabupaten,” ujarnya.

Sementara yang masih belum mendapatkan SK kabupaten honor yang mereka terima, lebih rendah. Meskipun mereka sudah mengabdi puluhan tahun. “Rata-rata ratusan guru honorer ini sudah mengabdi puluhan tahun,” akunya.

Selain hearing ke anggota DPRD Lobar, para guru ini juga akan meminta bupati untuk membuat rekomendasi pengangkatan honorer menjadi PNS. Karena di beberapa daerah lain seperti Lombok Timur, hal itu telah dilakukan kepala daerahnya.

Para guru yang melakukan hearing ini diterima Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha bersama sejumlah anggota Komisi IV DPRD Lobar. Nurul Adha mengaku akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan para guru honorer. “Karena bagaimanapun pengabdian para guru honorer tidak bisa kita nafikkan,” ucapnya.

Sementara Lalu Irwan, Anggota Komisi IV DPRD Lobar berjanji akan membawa permasalahan para guru honorer ke Kementerian dalam kunjungan kerja nanti. “Kami memang berpikir, daripada mengangkat guru PNS yang baru, lebih baik mengangkat guru honorer usia 35 tahun ke atas yang sudah berpengalaman,” ucapnya.

Namun tentunya pengangkatan ini juga tetap mengacu pada aturan yang ada. Mulai tingkat pendidikan, kualifikasi dan yang lainnya. “Jangan berkecil hati, kami akan menyampaikan aspirasi para guru ke pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupuk KemenPAN-RB saat kinjungan kerja nanti,” terangnya. (ton/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks