alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Potong Dana BLT, Kadus di Lingsar Lobar Dapat Surat Peringatan

GIRI MENANG-Kasus dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) kembali mencuat di Lombok Barat (Lobar). Kali ini dugaan pemotongan bantuan dampak Covid-19 terjadi di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar.

“Saya terima BLT DD itu Rp 600 di kantor desa. Setelah saya terima, pak kadus minta Rp 200 ribu. Tujuannya sih katanya untuk bantu warga lain yang belum dapat,” jelas Sadri, warga Dusun Lingsar Keling, Desa Lingsar, kepada Lombok Post Sabtu pekan lalu.

Namun setelah ditanya ke warga yang dikatakan akan diberikan bantuan dari pemotongan, ternyata tidak ada bantuan yang diberikan. Sehingga Sadri curiga pemotongan yang dilakukan tidak diperuntukkan bagi warga, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dari informasi yang ia dapatkan, tidak hanya dirinya yang mendapatkan pemotongan bantuan. Ada juga beberapa warga lain yang menerima perlakuan sama dari kepala dusun. “Ya kami merasa keberatan dengan pemotongan ini. Itu kan hak kami,” ungkapnya.

Herdianto, warga yang ditunjuk sebagai perwakilan membeberkan ada beberapa warga yang mendapatkan pemotongan BLT DD tahap I. Namun yang berani melapor hanya dua orang.

Ia pun bersama BPD sudah berupaya melakukan klarifikasi kepada kadus yang bersangkutan. “Dia (kadus) mengakui pemotongan itu untuk biaya rokok. Dan beliau sanggup mengembalikan. Namun setelah kami konfirmasi ke korban, tidak ada pengembalian sampai sekarang,” bebernya.

Sehingga, ia berharap pemotongan ini bisa diproses hukum. “Kami sudah melaporkan ke Ombudsman tapi tidak ada tindak lanjut,” sesalnya.

Yang membuat warga semakin keberatan, ada dugaan intimidasi terhadap mereka yang berani melaporkan kasus pemotongan bantuan. Warga diancam tidak akan mendapatkan pelayanan dari dusun jika membutuhkan dokumen kependudukan atau yang lainnya.

Plt Kepala Desa Lingsar Juhaini yang dikonfirmasi Lombok Post ke Kantor Desa Senin(6/7), membenarkan adanya informasi dugaan pemotongan BLT DD. “Setelah saya konfirmasi dengan beliau (Kadus Lingsar Keling) didampingi Ombudsman, pengakuan beliau itu bukan pemotongan. Dia menyatakan, jika itu uang rokok,” ungkapnya.

Pihaknya pun akhirnya meminta kepada kepala dusun mengembalikan ke warga. Namun, setelah dikonfirmasi ke warga, ternyata belum dikembalikan. “Ini sempat membuat saya kecewa kepada kepala dusun tersebut,” sesal Juhaini.

Sehingga warga yang merasa keberatan dengan pemotongan itu akhirnya dimediasi dengan kepala dusun. Ada lima orang warga yang diketahui mendapat potongan uang BLT DD. Jumlahnya bervariasi. Mulai dari Rp 200 ribu, Rp 100 ribu, dan Rp 50 ribu.

“Tiga orang menyatakan tidak keberatan dengan pemotongan, dinyatakan dengan surat pernyataan. Sementara dua orang tidak datang,” bebernya.

Keesokan harinya, dua warga diundang kembali. Mereka berdua dikatakan Plt Kades mengaku sudah menerima uang yang dianggap dipotong. “Makanya saya harap ini tidak diperpanjang agar Desa Lingsar ini aman,” ujar pria yang juga bertugas di Pemerinatahan Kecamatan Lingsar ini.

Namun warga justru meminta agar kepala dusun diberhentikan. Ini yang membuat Juhaini cukup kesulitan memenuhi permintaan warga. Karena untuk memberhentikan seorang kepala dusun, ada proses yang mesti dilalui. “Tapi Pak Kadus sudah saya buatkan Surat Peringatan (SP) pertama,” terangnya.

Jika ada pelanggaran lain, pihak desa kemudian akan memberikan peringatan atau pun teguran, sanksi baru kemudian bisa diberhentikan. “Tapi tidak bisa kita berhentikan begitu saja. Ada mekanismenya,” paparnya.

Apalagi, informasi yang didapatkannya, pemotongan tidak dilakukan terhadap semua warga penerima bantuan. Namun dengan kejadian ini, ia berharap bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Agar tidak mengabaikan surat pernyataan yang dibuat sejak awal.

“Sudah ada surat pernyataan kami buat, melarang semua kepala dusun untuk melakukan pemotongan. Cuma ada satu dusun yang muncul persoalan seperti ini. Jadi pemotongan ini tidak di semua dusun,” tandasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks