alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

 1.729 Pengendara Ditilang dalam Operasi Zebra di Lombok Barat

GIRI MENANG-Operasi Zebra Gatarin 2019 di wilayah Lombok Barat (Lobar) telah dilaksanakan selama dua pekan terakhir. Ribuan pelanggar baik kendaraan roda dua maupun roda empat ditilang. Tak hanya menyita surat kendaraan, Satlantas Polres Lobar juga menyita puluhan kendaraan yang terindikasi bodong.

“Jumlah kendaraan yang diduga bodong ini sekitar 20 unit yang diamankan dalam operasi zebra tahun ini,” beber Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi didampingi Wakapolres Kompol Lalu Salehudin (kiri) bersama Kasatlantas Polres Lobar Iptu I Made Sugiarta, kemarin (6/11).

Kendaraan bodong atau tidak memiliki surat-surat ini didominasi kendaraan sepeda motor. Sampai sekarang, kendaraan tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Padahal, Heri menjelaskan jika motor tersebut memiliki kelengkapan, pemilik bisa mengambilnya kapanpun mereka mau.

“Kami sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tertib berlalu lintas, karena akhirnya terus melanggar, ya kena tilang,” jelasnya.

Perbandingan antara kasus penindakan atau pelanggaran tahun 2019 meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu. Mulai dari kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2018 hanya terdapat dua kasus. Sedangkan di tahun 2019 ini meningkat menjadi enam kasus.

“Masalah lakalantas ini lebih kepada kelalaian. Ada tiga orang meninggal dunia,” bebernya.

Sementara untuk penindakan terhadap pelanggaran lalulintas selama operasi, sebanyak 2.144 pelanggar ditindak dengan jumlah tilang 1.729 perkara. Sisanya 415 perkara hanya ditegur.

Polisi melakukan penindakan untuk ditilang dengan mengamankan jaminan barang bukti berupa STNK sebanyak 1.379. Kemudian SIM sebanyak 151 dan mengamankan roda dua sebanyak 182 unit serta kendaraan roda empat sebanyak 17 unit. Beberapa kendaraan sudah diambil pemiliknya. Yang tersisa tinggal 20 unit di Mapolres Lobar.

Sementara untuk tahun 2018 lalu, penindakan selama operasi zebra hanya 643 pelanggaran dengan tilang sebanyak 470 perkara. Ditambah teguran sebanyak 173 perkara.

Kapolres Lobar menekankan, meski operasi zebra sudah selesai, masyarakat atau pengendara diminta tidak menyampingkan kesadaran berlalu lintas. Karena Satlantas Polres Lobar masih akan terus melakukan pengawasan dengan kegiatan operasi lainnya.

“Kegiatan razia akan tetap ditegakkan hingga pergantian tahun 2019 untuk menekan jumlah lakalantas yang terjadi di wilayah kita,” tekannya.

Ke depan, polisi akan lebih melakukan upaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Terutama dengan menyasar sekolah sekolah. Kapolres meminta kepada orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur. Karena sangat berpotensi menyebabkan lakalantas.

“Penyumbang terbanyak pelanggaran lalin dan lakalantas ini dari anak di bawah umur,” tandasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks