alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Guru Honorer di Lobar Lima Bulan Mengabdi tanpa Gaji

GIRI MENANG–Kebiasaan buruk di Gumi Patut Patuh Patju, Lobar kembali  terulang. Kaitannya dengan pembayaran gaji para guru honorer yang ditunda selama berbulan-bulan.

“Sudah lima bulan kami tidak terima gaji,” ujar SI, salah seorang guru honorer tetap daerah (GTD) di salah satu sekolah di Kecamatan Gerung kepada Lombok Post.

SI dan guru honorer yang lain mengaku sangat menderita. Tapi, mereka sudah tak tahu harus bilang apa. Lantaran kondisi ini sudah terjadi hampir setiap tahun.

Para guru honorer dijanjikan perbaikan sistem untuk pembayaran gaji. Tapi, faktanya nihil. Gaji selalu mereka terima terlambat empat hingga lima bulan. Padadahal, dalam kondisi pandemi Korona seperti saat ini, gaji tersebut sangat mereka butuhkan.

Melihat situasi ini, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha mengaku heran dengan Pemkab Lobar. Ia kehabisan kata-kata karena kebiasaan buruk ini terus diulangi. “Saya prihatin karena ini terjadi berulang-ulag. Kesalahan berulang-ulang. Kalau dalam bahasa agama ini adalah kerugian,” sesalnya.

Ia menyayangkan Pemkab Lobar tidak pernah berupaya memprioritaskan pembayaran gaji guru honorer. Padahal, anggaran dari pusat itu sudah masuk sejak awal tahun. Kalau pun ada realokasi atau refocusing akibat pandemi Korona, itu dilakukan belum lama ini. Sehingga itu tak lantas bisa dijadikan alasan.

“Jangan menjadikan kekurangan kita sebagai alasan penundaan pencairan hak guru honorer. Ini tidak hanya sekarang saja, tahun yang lalu juga seperti ini. Kenapa tidak dijadikan pelajaran?” cetusnya.

Harusnya guru honorer bisa menerima haknya. Ketika kondisinya seperti ini, ia merasa ada yang tidak beres dalam pemerintahan di Gumi Patut Patju. Ia menilai manajemen dalam pengelolaan keuangan di Pemkab Lobar saat ini tidak baik.

“Memang ada pergantian pejabat, tapi kalau sistem manajemennya sudah bagus, harusnya tidak ada masalah,” sesalnya.

Menurutnya, Pemkab Lobar terkesan membiarkan hak para guru honorer tertahan akibat sistem yang dibangun tidak baik. “Ini harus diperbaiki!” tegasnya.

Kepala Dinas Dikbud Lobar H Nasrun dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah konsultasi dengan Bagian Hukum terkait pembayaran ini. Ia mengatakan SK pembayaran belum ditandatangani bupati. “Saat ini masih sedang berproses, sabar,” ucap pria yang baru menjabat sebagai Kadis Dikbud Lobar ini.

Pencairan dikatakannya kemungkinan besar bulan ini. Lantaran pihaknya sudah mengusulkan agar pembayaran dilakukan secepatnya. Ia mengatakan alasan keterlambatan pembayaran hingga lima bulan ini akibat guru honorer yang ada di Lobar berjumlah sekitar 1.400 orang. Dengan masing-masing gaji mereka per bulan sekitar Rp 500 ribu.

“Bukan terlambatnya di kami, yang dibuatkan SK itu ribuan dikerjakan dari Januari. Sementara tenaga kami (di DIkbud) kurang,” ucapnya. Sehingga saat ini SK-nya sedang diproses. “InsyaAllah sebelum lebaran cair kami usahakan,” tandasnya. (ton/r3)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks