alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Mantan Dirut PT Tripat Siap Dipanggil Jaksa

GIRI MENANG-Penyertaan modal berupa lahan milik pemerintah kabupaten Lombok Barat (Lobar) unruk pembangunan Lombok City Center (LCC) kini tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sekda Lobar HM Taufiq dan sejumlah pejabat yang berkaitan telah dipanggil pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan. Mengenai persoalan ini, Direktur PT Tripat H Puniman enggan memberikan tanggapan.

“Tidak ada kewenangan untuk menanggapi. Itu di luar kewenangan saya. Saya nggak berani menanggapi,” ujarnya kepada Lombok Post ditemui di Kantor PT Tripat yang ada di Mataram, kemarin (8/3).

Diketahui, LCC merupakan aset Pemda Lobar yang pengelolaannya diserahkan ke PT Tripat. Dimana, PT Tripat kemudian bekerja sama dengan PT Bliss Group yang telah membangun gedung LCC. Puniman menjelaskan dirinya menjabat PT Tripat setelah LCC sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga ia mengaku tidak tahu bagaimana runut persoalan, begitu pun awal mula kerja sama PT Tripat dengan PT Bliss Group terkait pengelolaan LCC sebelumnya.

“Tapi sejauh ini kerja sama dengan PT Bliss yang mengelola LCC masih berlaku,” akunya.

Hanya saja, kondisi LCC diakuinya saat ini masih mangkrak setelah tutup 2017 lalu. Artinya LCC tidak beroperasi lagi. Pihak manajemen dari PT Bliss saat ini sedang melakukan kajian bagaimana mencari usaha lain. “Itu menjadi ranahnya manajemen,” ucapnya.

Puniman juga mengaku belum tahu pasti di tahun ini LCC akan dikelola seperti apa. Ia hanya mengakui sejauh ini belum ada pemasukan dari keberadaan gedung pusat perbelanjaan yang dibangun era Bupati Zaini Arony tersebut. “Kami sudah sering ketemu. Cuma belum disampaikan ke kami nantinya itu akan dikelola seperti apa. Kami juga tidak memberikan batas waktu mereka harus apa atau bagaimana,” bebernya.

Sementara mantan Dirut PT Tripat, Lalu Azril Sopandi yang kebetulan mendampingi H Puniman mengaku awalnya kehadiran LCC ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat Lobar. Karena diyakini dengan adanya LCC sebagai salah satu pusat perbelanjaan bisa menyerap lapangan kerja. “Itu ikhtiar awal kami,” akunya.

Masalah di tengah jalan dan sejumlah tantangan dihadapi, kata dia, itu di luar perhitungan. Karena ini akibat kondisi ekonomi yang memang mulai sulit. Ia mencontohkan, saat ini ada sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Mataram yang juga bakal tutup akibat ekonomi yang lesu.

Terkait permasalahan LCC yang kini sedang diusut pihak kejaksaan, kaitannya dengan pengelolaannya ia mengaku siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan. “Ya kalau memang diminta, kami siap beri penjelasan,” ujarnya. Hanya saja, sejauh ini ia mengaku belum ada pemanggilan dari pihak kejaksaan. (ton)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks