alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Enam Kecamatan Terancam Kekeringan

GIRI MENANG-Belum selesai dengan dampak bencana gempa tahun lalu, sejumlah warga di Lombok Barat (Lobar) kini terancam bencana kekeringan. Beberapa desa bahkan sudah mulai merasakan krisis air bersih memasuki musim kemarau tahun ini.

“Ada dua dusun yang setiap tahun selalu merasakan dampak musim kemarau. Di Dusun Berambang dan Batu Bante, sebagian sumur warga sudah mulai mengering,” tutur Kepala Desa Kuripan Timur Anwar Efendi kepada Lombok Post kemarin (8/7).

Untuk mengantisipasi datangnya musim kemarau, pemerintah desa telah mendapat bantuan pembanguan sumur bor. Sayang, tidak semua warga bisa mengakses lokasi pembangunan sumur bor ini. Karena ada beberapa warga yang bermukim jauh dari lokasi pembangunan sumur ini. “Jadi mereka harus jalan cukup jauh untuk mengambil air dari sumur bor,” tuturnya.

Beruntung, warga terbantu adanya air irigasi yang datang dari Lombok Tengah. Ketika air irigasi ini datang, sumur warga yang mengering menurut Anwar bisa terisi kembali.

Terpisah, Sekretaris BPBD Lobar Sri Ernawati mengaku krisis air bersih mengancam sejumlah kecamatan di Lobar. Bahkan pihaknya sudah menyusun rencana aksi tanggap darurat ditindaklanjuti dengan pengesahan SK dari bupati.

“Ada enam kecamatan (yang terancam krisis air bersih),” ungkapnya.

Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuripan, Gerung, Lembar, Sekotong, Batulayar, dan Kecamatan Gunungsari. Wilayah ini dari keterangan Erna hampir setiap tahun mengalami bencana kekeringan ketika musim kemarau tiba.

Untuk Kecamatan Kuripan, ada tiga desa yang terancam krisis air bersih. Desa tersebut yakni Desa Kuripan Timur, Desa Kuripan Selatan dan Giri Sasak. Sementara untuk Kecamatan Gerung desa yang perlu waspada kekeringan adalah Desa Banyu Urip, Desa Giri Tembesi dan Desa Tempos. Di Kecamatan Lembar ada Desa Labuan Tereng, Desa Sekotong Timur, Jembatan Kembar Timur, Mareje Timur dan Mareje Barat.

Sementara di wilayah Kecamatan Sekotong, desa yang terancam kekeringan adalah Desa Sekotong Tengah, Kedaro, Taman Baru, Buwun Mas dan Cendi Manik. Untuk Kecamatan Batulayar, Desa Batulayar Induk, Batulayar Barat, Senggigi, Pusuk Lestari, Bengkaung dan Lembah Sari menjadi langganan kekeringan setiap tahun. Termasuk terancam tahun ini. “Untuk Gunungsari ada Desa Bukit Tinggi dan Tunjang Polak,” jelasnya.

Dari enam kecamatan tersebut total 64.985 jiwa terancam merasakan krisis air bersih dampak kekeringan. Dengan Kecamatan Sekotong di Desa Buwun Mas paling banyak yang terancam terdampak yakni 13.726. Disusul Desa Kedaro 4.525 jiwa dan Desa Senggigi 4.021 jiwa.

Pihak BPBD Lobar mengaku sudah menyiapkan tiga unit mobil tangki air untuk mendistribusikan kebutuhan air bersih. Natinya kendaraan ini akan rutin setiap hari mendistribusikan air bersih sesuai dengan permintaan desa yang masuk.

“Setelah SK (tanggap darurat )ini terbit, kami akan keliling mendistribusikan air bersih. Selain itu, harus ada juga permintaan dari pihak desa bersurat ke kami,” ujarnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks