alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Lalu Zulfikar Ali Sorot Perekrutan Pegawai PLTU Jeranjang

GIRI MENANG-Perekrutan tenaga kerja di PLTU Jeranjang oleh PT Corgindo Daya Bersama disorot anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) Lalu Zulfikar Ali. Ia mengaku kecewa dengan pihak PLTU Jeranjang atau perusahaan yang mengabaikan masyarakat desa yang melamar bekerja di desa tersebut. Justru, pihak perusahaan dinilai mengutamakan pelamar dari luar desa.
“Masyarakat kami di Desa Taman Ayu banyak yang tidak lolos seleksi. Padahal mereka punya pengalaman kerja dan kemampuan ditunjukkan dengan sertifikasi yang ada,” bebernya kepada Lombok Post Sabtu (7/9).

Ia mengungkapkan, pelamar yang lolos ke tahap terakhir justru sebagian berasal dari luar desa. Bahkan luar kabupaten Lombok Barat. Ini sama artinya membuat warga Desa Taman Ayu yang menjadi lokasi berdirinya PLTU Jeranjang hanya menjadi penonton.

Sehingga ia selaku wakil rakyat yang juga warga Desa Taman Ayu mempertanyakan alasan pihak perusahaan menggugurkan para pelamar dari desa setempat. Padahal, dari segi kompetensi, mereka merupakan lulusan SMK jurusan kelistrikan, komputer dan teknik mesin. Karena mereka memang disiapkan untuk bekerja di PLTU Jeranjang.
Belum lagi, ada juga diantara pelamar yang sudah bekerja bertahun-tahun di PLTU Jeranjang namun tidak diterima. Mereka mendaftar kembali di PT Cogindo karena kontrak kerja dengan perusahaan sebelumnya sudah habis.

“Masyarakat kami di Desa Taman Ayu ini sudah banyak terkena dampak negatif PLTU Ini, kasihlah warga kami ini dampak positifnya dengan bekerja di sana,” pintanya.
Asap debu sisa pembakaran mesin uap PLTU, polusi suara mesin pembangkit yang memekakan telinga, dampak abrasi pesisir Pantai Induk, hingga dampak lingkungan lainnya terhadap sektor pertanian atau kehidupan sosial masyarakat juga banyak dirasakan. Namun pihak PLTU justru terkesan mengabaikan warga.

Dengan kondisi ini, warga Desa Taman Ayu kini resah. Lantaran banyak diantara mereka yang tidak diterima bekerja. Ia khawatir hal ini akan memicu reaksi dari masyarakat setempat. “Mereka semua datang mengeluhkan persoalan ini ke saya, maka sudah menjadi kewajiban saya menyampaikan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Menguatkan pernyataan Lalu Zulfikar Ali, Ahmad Sayadi salah satu pelamar di PT Cogindo juga mengaku dirinya tidak lolos saat tes psikologi. Ia mengaku tidak tahu bagaimana mekanisme penilaian tes psikologi. “Saya dikasih tahu kalau saya tidak lolos,” ucapnya.

Padahal, kepada Lombok Post, Sayadi menunjukkan sejumlah sertifikasi keahlian yang ia miliki. Maklum, ia sebelumnya sudah bekerja di PT Jurong Engineering Lestari dan PT Barata yang juga berada di PLTU Jeranjang. “Saya bekerja di PLTU Jeranjang lima tahun. Tapi perusahaan tempat saya bekerja pindah makanya kontrak saya habis,” tuturnya.

Dengan pengalaman kerjanya, ia merasa sangat yakin bakal diterima saat melamar di PT Corgindo. Sayang justru, ia tidak lolos karena kalah saing dengan pelamar dari luar daerah.

Pihak PLTU Jeranjang yang dikonfirmasi Lombok Post melalui bagian Humas PT Indonesia Power Angga menjelaskan jika perekrutan tenaga kerja berada di ranah PT Cogindo. Karena lowongan tersebut berada di perusahaan Cogindo Daya Bersama, bukan di Indonesia Power.

“Tetapi kami dari PT Indonesia Power juga sudah membantu menyampaikan aspirasi dari warga untuk mengkomunikasikannya semaksimal mungkin,” jelas Angga.

Informasi yang ia dapatkan kewenangan dan kebijakan rekrutmen langsung dari Cogindo kantor pusat di Jakarta. Hanya memang ada Cogindo unit yang beropeasi di PLTU Jeranjang.

Pihak Cogindo melalui supervisor Andryani yang dikonfirmasi mengaku mereka sudah mengupayakan agar aspirasi warga bisa diterima kantor pusat. Saat ini mereke berkoordinasi dengan pengurus pusat mengenai perekrutan tenaga kerja ini. “Kami Cogindo unit masih terus mengusahakan mengkomunikasikan hal tersebut dengan pimpinan kami di kantor pusat,” jelasnya. (ton)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks