alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Tutup Pintu Kompromi, Pemkab Lobar Segera Eksekusi Lahan AMM Mataram

GIRI MENANG— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat memastikan segera mengeksekusi lahan yang ditempati STIE AMM. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Surabaya yang mengabulkan banding AMM tidak mengubah keputusan pemkab.

”Kita buatkan SK baru untuk pemberhentian pinjam pakai total,” tegas Kepala BPKAD Lobar H Fauzan Husniadi pada media, Rabu (9/6/2021).

Ia menjelaskan, dengan adanya SK pemberhentian pinjam pakai ini dipastikan AMM tidak bisa kembali memanfaatkan lahan tersebut. ”Saya jamin pintu AMM di Lobar tertutup,” cetusnya.

Terkait hasil PT-TUN Surabaya, Fauzan mengungkapkan pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Tidak masalah mau ada kasasi atau apa pun, proses pengosongan lahan akan jalan terus,” ujarnya.

Ia memastikan kalau lahan tersebut tetap milik pemkab. BPKAD Lobar juga sudah meneruskan surat ke Kemendikbudristek memberitahukan status kepemilikan lahan AMM.

”Selain kami bersurat ke Kemendikbudristek, rekomendasi BPK RI tetap juga jalan,” ujarnya.

Ia memastikan tidak ada “gigi mundur”. Sebab kini eksekusi lahan, bolanya ada di Pol-PP. ”Tahapannya sudah di Pol-PP Lobar. BPKAD Lobar akan back-up,” tuturnya.

Sementara itu, penasihat hukum STIE AMM Mataram Vici Nirmana menerangkan, dalam amar putusannya, PT-TUN Surabaya disebutkan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan pengadilan PTUN Mataram No.64/pdt.g/2020. Hal ini tertuang dalam putusan No 132/B/2021/PT.TUN.SBY yang menolak eksepsi Bupati Lombok Barat (tergugat).

Dalam pokok perkara, PT-TUN mengabulkan gugatan banding STIE AMM. Meminta tergugat mencabut keputusan Bupati Lombok Barat No 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. Kep. 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk.1 Nusa Tenggara Barat.

Vici menyebut, dengan dikabulkannya permohonan banding STIE AMM oleh PTUN Surabaya, maka bukan berarti tanah tempat berdirinya kampus STIE AMM dimiliki STIE AMM. Tanah tersebut tetap milik Pemkab Lombok Barat yang dipercayakan penggunaannya kepada STIE AMM. Berdasarkan SK Bupati Lombok Barat dengan No. 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986.

”Adapun putusan ini diberitahukan melalui sistem e-court Mahkamah Agung,” imbuhnya.

Ketua STIE AMM Umar Said menjelaskan, SK Bupati Lombok Barat No.Kep 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986 baik di dalam konsiderannya maupun petitum telah menggambarkan kesepahaman antara Bupati Lombok Barat dengan pengurus yayasan Tri Dharma Kosgoro NTB pada tahun 1983. Isinya menerangkan pada waktu itu yayasan memohon tanah kepada pemkab sebagai persiapan membangun kampus. Antara bupati dan pihak yayasan telah bersepakat sehingga perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang sekaligus merupakan undang-undang mereka berdua.

”Dalam pasal 1338 KUH Perdata tentu undang-undang yang dibuat ini menegaskan semua persetujuan yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya,” kata dia. (nur/r3)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks