alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Sekda: Semua Akan Dipanggil, Terkait Mangkraknya Bangunan Lombok City Center

GIRI MENANG-Mangkraknya bangunan Lombok City Center (LCC) di atas area lahan Pemda Lobar seluas 8,4 hektare kini menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi NTB. Sejumlah pejabat Pemda yang terkait satu per satu telah dipanggil kejaksaan.

“Memang sudah masuk ke aparat hukum. Kami biarkan pemeriksaan itu berada di kejaksaan tinggi NTB. Beberapa pejabat dan mantan pejabat sudah dipanggil berkaitan dengan hal tersebut,” aku Sekda Lobar HM Taufiq Minggu kemarin ditemui saat acara Colour Run di Senggigi.

Sejauh ini, pihaknya mengaku mengikuti panggilan yang dilayangkan Kejati NTB. Kepada para pejabat Pemda, diminta juga turut hadir memenuhi panggilan tersebut. Membawa data-data yang diminta agar kemudian diserhakn pada proses hukum yang berlaku.

“Kemarin itu ditanyakan masalah proses 2010, 2013 sampai dengan dampaknya hari ini. Saya juga dimintai dokumen menyangkut substansi. Dokumen yang saya tahu dan yang saya punya saya berikan ke kejaksaan,” bebernya.

Sekda membeberkan pemanggilan dirinya terkait permintaan keterangan mengenai proses penyerahan aset Pemda ke PT Tripa yang menjalin Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Bliss Group. Dimana, saat itu Taufiq masih menjabat Asisten III Setda Lobar di tahun 2011. Proses serah terima itulah yang dijelaskannya ditanyakan pihak kejaksaan. Terkait adanya dugaan perluasan lahan yang digunakan untuk LCC, Sekda lebih memilih membiarkan proses hukum yang berlaku yang mengungkapnya. “Kalau terjadi perubahan nanti biarkan kejaksaan yang mengurus. Tapi ada persetujuan DPRD yang saya tau. Masalah antara usulan dan yang disetujui itu, biarkan proses hukum yang memprosesnya,” paparnya.

Ditanya terkait kejelasan LCC di tahun 2019 ini, Taufiq mengaku belum ada rencana pengelolaan apapun. Karena semuanya masih dalam status hukum di kejaksaan . Ia juga menerangkan KSO tidak bisa diputus saat ini. Karena itu berlaku antara bisnis to bisnis.

Sedangkan kaitan dengan informasi penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar, ia menjelaskan itu merupakan modal dasar yang bentuknya uang dan tanah senilai Rp 23 miliar. “Totalnya Rp 25 miliar,” cetusnya.

Sejauh ini, sejumlah pihak yang telah dipanggil Kejati NTB diungkapkan Sekda adalah mantan Sekretaris Daerah, mantan Kabag Ekonomi hingga direktur PT Tripat. “Saya tidak tahu siapa lagi yang dipanggil. Dugaan saya, semua yang ada di dokumen 2010, 2011 dan 2013 mungkin semua akan dipanggil tergantung Kejaksaan. Tapi panggilannya lewat bupati dan sekda,” tandasnya.

Sementara sejumlah anggota DPRD Dapil Narmada yang dikonfirmasi Lombok Post via ponselnya kemarin belum memberikan respons. Mulai dari H Ahmad Zaenuri, hingga Indra Jaya Usman. “Saya sedang ada pertemuan. Nanti saya WhatsApp,” jawab Iju, sapaannya kepada Lombok Post. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim yang dikonfirmasi Lombok Post. “Saya sedang pertemuan. Nanti saya telepon ya,” jawabnya singkat.

Informasi yang dihimpun Lombok Post, PT Tripat dengan PT Bliss menggunakan sistem Kerja Sama Operasional (KSO) untuk mengelola LCC. Dengan lahan milik Pemkab Lobar seluas 8,4 hektare dimanfaatkan PT BPS untuk pembangunan mal. Kerja sama tersebut berlangsung selama 30 tahun ke depan. Dengan kewajiban PT Bliss membayar tiga persen dari omzet yang mereka dapatkan ke PT Tripat.

Rencana awal, PT Bliss bukan hanya bangun mal, tetapi rumah sakit, water park dan hotel di area tersebut. Sayangnya, progres yang diharapkan tidak terealisasi. Mal LCC jutsru bisa bangkrut di tengah jalan. Sehingga ini berdampak pada tutupnya LCC tahun 2017 lalu. (ton)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks