alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Pemkab Lombok Barat Siapkan Surat “Pengusiran” STIE AMM

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) memastikan akan “mengusir” STIE AMM Mataram dari lahan yang mereka tempati saat ini di Jalan Pendidikan, Kota Mataram. Namun, sebelum meminta manajemen AMM angkat kaki, Pemkab Lobar akan melayangkan surat pemberitahuan eksekusi terlebih dahulu.

“Suratnya sedang kita konsep,” kata Kasatpol PP Lobar Bq Yeni S Ekawati, kemarin.

Sementara Kepala BPKAD Lobar H Fauzan Husniadi kembali menegaskan tidak ada lagi upaya perundingan dengan manajemen AMM Mataram. “Kami akan mengosongkan AMM. Ini sudah final,” tegas Fauzan di ruangannya, Kamis (10/6/2021).

Dikatakan, Pemkab Lobar sebagai pemilik lahan berhak untuk mengambil kembali aset tersebut. Kepemilikan lahan oleh Pemkab Lobar telah diakui sejak awal oleh pihak AMM Mataram. ”Logikanya Pemkab Lobar yang punya tanah itu. Kalau sekarang Pemkab Lobar mau mengambilnya, salahnya di mana? Terserah yang punya lahan kan,” cetusnya.

Apalagi dengan adanya saran dan masukan dari BPK RI dan LHP. Ini sekaligus menjadi dasar pengosongan lahan. Agar hasil dari pemanfaatan aset dapat dirasakan masyarakat Lobar.

”Kami tidak akan memberikan bentuk kerja sama apapun kepada AMM Mataram ke depannya,” imbuhnya.

Terkait aset tersebut, Pemkab Lobar sudah menyiapkan lahan itu sebagai bagian dari penyertaan modal ke BUMD yang ada di Lobar. “Bukan direncanakan lagi, tapi Pemkab Lobar sudah siapkan untuk penyertaan modal,” imbuhnya

Pihaknya sesuai dengan regulasi menyerahkan kewenangan kepada Pol PP untuk segera mengeksekusi lahan tersebut. Sejauh ini dalam proses gugatan juga tidak sinkron antara yang diajukan di PTUN Mataram dengan PT-TUN Surabaya.

Gugatan ke PTUN Mataram yang dipermasalahkan SK Pencabutan tahun 2020 yang mencabut SK tahun 1986. Sedangkan gugatan ke PT-TUN Surabaya yang dipermasalahkan adalah sewa yang dibebankan ke AMM Mataram.

”Padahal jelas dalam SK tidak tercantum soal sewa-sewa itu. Isi SK tahun 2020 mencabut SK tahun 1986,” jelasnya.

Secara logika, keputusan Bupati dibatalkan dengan keputusan Bupati. Tidak ada perjanjian antara yayasan dengan bupati. Yang ada hanya SK.

”Secara aturan sudah sesuai, SK dicabut dengan SK,” tambahnya.

Sebab tidak ada pinjam pakai lahan itu seumur hidup. Bahkan syarat perguruan tinggi itu yang harus dipenuhi kampus memiliki lahan sendiri atau sewa lahan untuk menjalankan proses pendidikannya.

”Ini sudah kami layangkan tembusan ke Kemendikbudristek RI untuk meninjau kembali izin dan akreditasi kampus AMM Mataram,” terangnya.

Sebelumnya, Penasihat Hukum STIE AMM Mataram Vici Nirmana mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan banding STIE AMM ke PT-TUN Surabaya, maka bukan berarti tanah tempat berdirinya kampus STIE AMM dimiliki STIE AMM. Tanah tersebut tetap milik Pemkab Lobar yang dipercayakan penggunaannya kepada STIE AMM.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Barat dengan No. 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986. ”Ini hanya mencabut keputusan Bupati Lombok Barat No 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. Kep. 254/593/287,” terangnya. (nur/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks