alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Sertifikat Lahan LCC Diduga Dijadikan Agunan

GIRI MENANG-Polemik Lombok City center (LCC) yang tengah menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi NTB menjadi bola panas bagi sejumlah pejabat di Pemkab Lombok Barat (Lobar). Sebab, masalah ini diprediksi bisa berakhir di jeruji besi alias penjara.

Sejauh ini, Sekda hingga mantan pejabat Lobar yang terkait dengan LCC sudah dipanggil pihak Kejati NTB.

“LCC harus diusut sampai tuntas. Karena banyak sekali yang tidak beres. Sudah bermasalah dari awal,” ungkap anggota DPRD Lobar Dapil Narmada Indra Jaya Usman.

Merujuk pada temuan BPKP, Indra membeberkan perjanjian kerja hanya memberikan Lobar saham sebesar tiga persen. Padahal penyertaan modal yang diberikan berupa aset tanah seluas 8,4 hektare. Taksirannya sekitar Rp 22 miliar dengan luasan tersebut dinilainya tidak masuk akal.

Indra menilai, jutsru dibandingkan dengan harga bangunan LCC yang ada, harga tanah milik Pemda Lobar di Desa Gerimax, Kecamatan Narmada tersebut bisa lebih mahal.

“Dulu katanya mau investasi sampai dengan Rp 1 triliun, sehingga Pemda setuju dapat saham tiga persen. Tapi faktanya tidak dijalankan sesuai perjanjian dengan alasan kondisi pasar dan sebagainya,” ucapnya.

Sehingga, Pemda Lobar maupun Kejati NTB harus serius menuntaskan permasalahan LCC. Karena persoalan aset tanah selalu menjadi masalah di Lobar. “Yang saya dengar proses pembangunan LCC ini juga membebani hutang bagi PT Tripat saat memindahkan pusat agrobisnis ini ke Labuapi,” bebernya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar H Sulhan Muchlis Ibrahim juga menilai terlalu banyak hal yang janggal terkait LCC. Anggota Komisi I DPRD Lobar dijelaskannya sudah turun meninjau langsung kondisi LCC saat ini. “Empat tahun terakhir LCC itu tidak memberikan dividen bagi daerah,” terang Sulhan.

Inilah yang kemudian turut menjadi perhatian dewan. Ditambah dengan persoalan penyertaan modal dan penggunaan lahan yang saat ini sedang ditangani oleh Kejati NTB membuat LCC kian memberi banyak masalah bagi daerah.

Sehingga politisi PKB ini pun mempersilakan aparat penegak hukum memproses permasalahan ini. “Kalau kami hanya mempertanyakan terkait masalah saham yang terlalu sedikit. hanya tiga persen. Kemudian bagaimana dengan sertifikat hak atas milik kita (Pemda Lobar) yang saya dengar dijadikan agunan alias disekolahkan. Kami butuh kejelasan mengenai itu,” tegasnya.

Jika informasi yang diterima tersebut valid, maka Sulhan mengaku aset lahan Pemda Lobar seluas 8,4 hektare bisa terancam. Sehingga ia beberapa kali mempertanyakan hal ini kepada direksi PT Tripat. Namun pihak PT Tripat mengaku akan membahas itu dalam RUPS.

“Terus terang melihat perjanjian saat ini kami tidak tahu seperti apa. Bahkan eksekutif bilang tidak tahu kontraknya seperti apa. Kan aneh Pemda selaku komisaris tidak tahu,” bebernya. 

Direktur Utama PT Tripat H Poniman yang dikonfirmasi melalui ponselnya kemarin mengenai dugaan aset yang dijadikan agunan oleh pihak ketiga, mengaku tidak tahu kejelasan hal ini. “Maaf kalau ini saya tidak tahu,” jawabnya via pesan singkat.

Poniman memang menjabat sebagai Dirut PT Tripat setelah LCC sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga ia mengaku tidak tahu bagaimana awal mula kerja sama PT Tripat dengan PT Bliss Group terkait pengelolaan LCC sebelumnya. 

“Tapi sejauh ini kerja sama dengan PT Bliss yang mengelola LCC masih berlaku,” akunya Jumat (8/3) pekan lalu. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks