alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

BPKAD Telusuri Aset di Bangko-Bangko

GIRI MENANG-Informasi mengenai aset Pemerintah Daerah Lombok Barat (Lobar) yang diambil alih perusahaan menyeruak. Menyusul unggahan status dari akademisi Universitas Mataram Prof Zainal Asikin di akun facebooknya.

Asikin membeberkan jika lahan Pemda Lobar seluas 90 hektare telah diambil alih oleh salah satu perusahaan. “Kami sudah tau informasi itu (status Prof Zainal Asikin). Hari Minggu kemarin saya sudah mengerahkan tim untuk melakukan penelusuran,” jelas Kepala BPKAD Lobar H Mahyudin ditemui di Kantor DPRD Lobar, kemarin (11/11).

Ia mengaku belum bisa memberikan tanggap terlau banyak mengenai isu aset Pemda yang diambil alih oleh perusahaan. Lantaran, timnya belum memberikan hasil laporan penelusuran di lapangan. Apakah memang betul ada aset  Pemda Lobar di sana atau tidak.

“Kalau ditanya apakah ada aset Pemda Lobar atau tidak di sana, jawabannya nanti antara iya dan tidak. Ini yang belum bisa kami pastikan,” ucapnya.

Sehingga ia mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Sebelum ada laporan dari tim yang turun melakukan penelusuran ke Bangko-Bangko, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong.

Pantauan Lombok Post, dalam status facebooknya, Profesor Zainal Asikin menulis status pemberitahuan kepada bupati, kepala OPD serta anggota DPRD Lobar. Ia memberitahukan jika lahan Pemda Lobar seluas 90 hektare telah diambil alih oleh salah satu perusahaan.

“Kalau bapak-bapak belum tahu, nanti saya kasi tahu datanya, lokasinya dan bagaimana cara mereka mengambilnya. Gratis pak, yang penting Pemda dan Negara jangan dirugikan,” tulis Asikin.

Wartawan Lombok Post yang mencoba mengkonfirmasi Profesor Zainal Asikin lebih lanjut mengenai informasi ini mengaku belum bisa memberikan keterangan. Lantaran jam mengajarnya yang cukup padat membuat dosen Unram ini mengaku kesulitan membagi waktu. Sehingga ia  akan mengatur waktu terebih dulu untuk menemui wartawan Koran ini guna memberikan keterangan.

Sementara Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong Fajrin Nur yang dikonfirmasi melalui sambungan telpon mengenai persoalan ini mengaku sepengetahuannya tidak ada aset Pemda Lobar di Bangko-bangko. Ia hanya mengetahui jika lahan tersebut merupakan kawasan Taman Wisata Alam (TWA).

“Kalau aset Pemda Lobar nggak ada. Bangko-bangko ini kawasan TWA. Pemalikan itu kawasan konservasi BKSDA,” terangnya.

Sepengetahuannya, lahan yang ada di Bangko-bangko merupakan aset negara. Namun ia mengetahui jika memang ada empat perusahaan yang beroperasi di wiayah kawasan tersebut. “Cuma aktif atau tidak saya masih belum tahu. Ada PT STK (inisial, Red), PT PBB (inisial, Red), PT BBL (inisial, Red) dan PT KK (inisial, Red),” ucapnya.

Ia mengaku tidak tahu lebih detail mengenai perizinan dan persoalan lainnya mengenai perusahaan ini. Karena tidak ada dokumen mengenai perusahaan ini di desa. “Karena izin-izin ini kan sudah lama. Mungkin karena kaitannya ke pusat, jadi izinnya ke pusat melalui provinsi,” duganya.

Empat perusahaan yang ada di Bangko-bangko ini sepengetahuan Kades bergerak di bidang pariwisata. Memanfaatkan kawasan TWA dan konservasi menyiapkan jasa penginapan yang tidak permanen agar tidak merusak konservasi. “Seperti di Tunak dan Selong Belanak di Lombok Tengah,” jelasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks