alexametrics
Senin, 18 Januari 2021
Senin, 18 Januari 2021

Sengketa Proyek Dermaga Senggigi, Pemkab Lobar Keok di Badan Arbitrase

MATARAM-Sengketa proyek pembangunan Dermaga Senggigi berakhir dengan kalahnya Pemkab Lombok Barat (Lobar). Setelah hampir setahun melalui beberapa kali persidangan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya mengabulkan gugatan pihak CV Cipta Anugerah Pratama (CAP) selaku pelaksana proyek.

“Kasus sengketa Dermaga Senggigi dengan Dinas Perhubungan Lombok Barat sudah mencapai putusan sidang. Kami mengajukan gugatan ke BANI Surabaya. Hasilnya diputuskan 7 Januari lalu, majelis mengabulkan gugatan kami. CV CAP tidak bersalah,” terang Direktur CV CAP, Vindi Puspitasari.

PT CAP menggugat setelah Dinas Perhubungan Lombok Barat diwakili PPK memutus kontrak pengerjaan. Alasannya, PT CAP dianggap wanprestasi.

Tetapi, hasil sidang membuktikan pihak PT CAP benar-benar bekerja dan tidak ada niatan tidak melanjutkan proyek itu. “CV CAP meminta perpanjangan waktu kepada PPK tetapi tidak dipertimbangkan. Justru diputus kontrak. Padahal, dalam aturan pemerintah ada aturan yang membolehkan perpanjangan waktu,” tutur Vindi.

Sejak awal, katanya, poin krusial dari proyek ini adalah pada saat pengerjaan dermaga apung. Karena saat itu, barangnya tidak ready. “Kami ajukan alternatif produk dengan kualitas sama atau lebih bagus, tetapi tidak disetujui oleh PPK,” sambungnya.

Jawaban PPK ke pihak CAP menurutnya selalu kembali ke kontrak. Dimana, pihak CAP diminta untuk mengadakan material dermaga dari suplier tertentu. Sementara produk dermaga apung yang ditentukan sesuai kontrak, barangnya tidak ready. Ini yang kemudian berdampak pada progres pekerjaan fisik Dermaga Apung Senggigi.

Dengan putusan ini, Vindi mengatakan, poin utama gugatan ini adalah CV CAP ingin membersihkan nama baiknya. “Yang pertama, dengan kemenangan ini kami tidak diblacklist.

Terpisah, pihak Dinas Perhubungan Lombok Barat dikonfirmasi Lombok Post melalui kuasa hukumnya Mashuri mengatakan, pihak Pemkab Lobar akan menunggu salinan putusan. Dikatakan, dalam putusan itu dikabulkan sebagian terkait perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam. Pembacaan putusan juga telah disampaikan ke bagian hukum Pemkab Lobar. Soal ganti rugi, yang dibayarkan selisih dari hasil pekerjaan.

“Dikarenakan yang digunakan hasil hitungan konsultan PPK dengan nilai 73 persen, maka otomatis material on site (MOS) milik kita,” terangnya.

Sementara itu, PPK Dishub Lobar Tahun 2019 M Nalsum mengatakan, masih akan menunggu salinan asli putusan persidangan. Ini untuk menyiapkan langkah hukum selanjutnya yang bisa ditempuh. “Kami akan pelajari dulu hasil putusan tersebut,” tuturnya.

Dirinya selaku PPK saat itu, memutus kontrak karena sudah sesuai dengan perjanjian yang kedua belah pihak sepakati. Dimana hingga akhir kontrak pengerjaan proyek dermaga Senggigi itu, realisasinya hanya 60 persen. “Jadi secara masa berlakunya, kontrak itu sudah habis,” tambahnya.

Proses kontrak itu telah melalui peneguran, baik peringatan tertulis maupun lisan. Kontrak kritis pun sudah dibuat menyikapi pengerjaan yang tidak bisa terkejar sesuai kontrak. “Maka dilakukan pemutusan kontrak tersebut,” imbuhnya. (ton/nur/r3)

 

Berita Terbaru

Enable Notifications   OK No thanks