alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemkab Ogah Pemilihan Ulang Pilkades Duman

GIRI MENANG-Meski kepala desa terpilih telah dilantik, sengketa Pilkades Duman, Kecamatan Lingsar ternyata masih berlanjut. Itu setelah PTUN mengabulkan gugatan mantan Kades Duman atas nama H Mahyudin yang diketahui mempersoalkan keputusan panitia pelaksana Pilkades. Lantaran panitia telah menggugurkan dirinya sebagai calon kades dengan alasan yang menurutnya sepihak.

“Yang digugat adalah panitia. Pada saat prosesnya (gugatan) masuk ke PTUN, Pilkades berjalan. Putusan PTUN keluar setelah pilkades selesai,” terang Kabag Hukum Setda Lobar Ahmad Nuralam.

H Mahyudin dikatakannya melakukan gugatan kepada panitia serta salah satu calon kades yang dianggap mempengaruhi panitia untuk menggugurkan dirinya. Padahal saat itu ia sudah terdaftar sebagai salah satu calon kades.

Akibatnya, proses Pilkades pun berlangsung tanpa menyertakan H Mahyudin yang diketahui merupakan petahana. Hingga proses Pilkades dan pelantikan kades terpilih dilakukan 6 Februari lalu, putusan PUN tiba-tiba keluar. “Sehingga menurut kami tidak ada persoalan dengan kepala desa yang sudah terpilih,” jelasnya.

Informasi yang didapatkan Nuralam, tergugat dan panitia sudah mengajukan banding. Sekarang prosesnya adalah memori banding di PTUN Surabaya. Pihak Pemda Lobar saat ini tinggal menunggu putusan setelah banding. “Kalau memang itu posisinya tidak memuaskan satu pihak dan kasasi, kita tunggu itu,” paparnya.

“Kami menganggap tidak ada putusan inkrah terhadap gugatan panitia pelaksana pemilihan kepala desa. Secara garis besar, Pemda tidak digugat. Yang digugat adalah panitia,” sambungnya mempertegas

Sehingga ditanya apakah hasil putusan akan berpengaruh kepada hasil Pilkades, Nuralam yakin itu tidak akan berpengaruh. Termasuk juga terkait permintaan untuk Pilkades ulang, itu dijelaskannya belum bisa dilaksanakan karena itu belum inkrah. “Saya lihat belum ada kewajiban atau perintah untuk melakukan itu,” bebernya.

Sementara H Mahyudin kepada Lombok Post mengaku dirinya mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan panitia secara sepihak yang menggugurkannya sebagai calon kepala desa. Padahal, ia merasa telah memenuhi persyaratan yang ada. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh pihak PTUN. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Bale Honda, Permudah Konsumen Servis dari Kantor

”Harapannya melalui aktivitas ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari kendaraan pribadinya,” ujar Technical Service Sub Dept Head Astra Motor NTB Anton Prihatno.

Selain Pro-KES, MUDA Tawarkan Program Mataram Mudah

Berhasil menarik simpatik masyarakat dengan program Kartu Pro-KES, pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA) kembali menawarkan program menarik. Pasangan ini memawarkan program Mataram MUDAH yang berkaitan dengan reformasi pelayanan birokrasi di Pemkot Mataram.

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks