alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pengangkatan PPPK Disesuaikan Keuangan Daerah

GIRI MENANG-Sebanyak 124 pegawai eks honorer K2 dinyatakan memenuhi passing grade saat tes rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lombok barat (Lobar) Februari lalu. Dari jumlah ini, tidak semuanya bakal diangkat menjadi PPPK oleh Pemda Lobar.

“Karena disesuaikan dengan keuangan daerah. Pembayaran gajinya diserahkan kepada pemerintah daerah,” jelas Sekda Lobar HM Taufiq.

Sehingga, saat ini Pemda Lobar dikatakan Taufiq tengah mengkalkulasikan berapa jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PPPK dari jumlah yang memenuhi passing grade. “Jangan sampai kita angkat 124 tapi uangnya tidak ada. Lalu gajinya darimana?” sambungnya.

Pemda saat ini masih menghitung berapa pegawai yang bisa diakomodir dari jumlah yang memnuhi passing grade. Apakah akan diluluskan sebagian seperti kabupaten kota lain. Jika anggaran cukup, daerah bisa menerima PPPK dengan jumlah yang besar. Begitu juga sebaliknya.

Kaitanya apakah kemudian ini kemudian menimbulkan pro dan kontra bagi pelamar yang memenuhi passing grade, Sekda mengaku itu masih dalam kajian. “Karena ini ujungnnya tergantung pada kemampuan daerah. Kecuali ada anggaran dari pusat yang mengakomodir gaji seluruh pelamar yang memenuhi passing grade,” ucap dia.

Jika anggaran dibebankan kepada pemerintah daerah yang uangnya tidak ada, Sekda tentu tidak bisa memaksakan. Karena ini akan menimbulkan masalah penggajian di kemudian hari. Sehingga, kemungkinan besar, hanya sebagian saja yang diangkat. Mereka akan diseleksi kembali melalui perangkingan nilai saat tes rekrutmen di SMKN 2 Kuripan beberapa waktu lalu. “Pasti urutan melalui perangkingan. Karena untuk 124 itu kemungkinan kami tidak punya anggaran untuk semuanya,” cetusnya.

Pemda Lobar sudah menggelar rapat untuk membahas persoalan ini. Termasuk juga kapan penggajian mulai dilakukan. Kemungkinan besar, terhitung mulai terbayarkan gaji PPPK mulai Bulan Oktober mendatag setelah pembahasan APBD perubahan. “Kami berhitung dulu. Makanya sebelum ada angka pasti kami belum berani umumkan berapa yang akan diangkat,” paparnya.

Pemerintah pusat saat ini menyerahkan sepenuhnya pengangkatan PPPK kepada daerah. Mendagri juga dikatakan Taufiq tidak memaksakan kepada daerah terkait jumlah pegawai yang harus diangkat jika tidak memiliki anggaran Hanya saja perekrutan terpaksa dilakukan karena memang sebelumnya menggunakan sistem online dari pusat.

Nantinya pelamar yang diangkat menjadi PPPK ini akan mendapatkan gaji setara PNS golongan III A. Nilainya sekitar Rp 3 juta per bulan.

Dari penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar Suparlan, rincian pelamar PPPK yang memenuhi pasing grade yakni 75 tenaga guru dan 49 orang tenaga penyuluh pertanian.

Standar kelulusan tes PPPK, sesuai PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2019 peserta dinyatakan memenuhi passing grade apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi. Mulai dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nilai paling rendah yakni 65. Dengan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42 poin. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks