alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Pedagang Ingin Kembali ke Pasar Lama Gunungsari

GIRI MENANG-Ratusan pedagang Pasar Gunungsari mendatangi Kantor DPRD Lombok Barat (Lobar), Kamis (11/7) lalu. Kedatangan mereka untuk menuntut agar lokasi Pasar Gunungsari yang saat ini di belakang Kantor Camat Gunungsari dikembalikan ke lokasi pasar lama di Jalan Raya Tanjung arah ke Lombok Utara. Lokasi pasar baru dinilai sangat tidak layak ditempati dan membuat mereka rugi.

“Kami tidak pernah diajak bicara jika pasar akan direlokasi secara permanen di tempat saat ini,” ujar Koordinator Forum Pedagang Pasar Gunungsari Fatoni.

Pemberitahuan awal, Pemda Lobar merelokasi warga ke lokasi pasar saat ini dikarenakan pasar sebelumnya rusak parah terdampak gempa. Sehingga para pedagang tidak keberatan sedikitpun. Namun setelah hampir setahun dipindah, belakangan warga baru mengetahui, jika pasar akan dibangun secara permanen di lokasi baru belakang Kantor Camat masuk ke dalam.

“Sudah terlalu lama kami merasakan kesulitan berjualan di pasar ini. Pembeli yang datang sangat sedikit sehingga membuat kami rugi,” lanjutnya.

Pasar yang becek dan lokasinya yang jauh dari jalan raya membuat masyarakat ogah datang belanja. Dampaknya, omzet jualan para pedagang menurun drastis. Berdampak pada kehidupan mereka yang sulit.  Belum lagi ada praktek jual beli lahan untuk berdagang di pasar. Mereka yang memiliki uang lebih akan mendapatkan tempat strategis. Sehingga ada pedagang yang merasa diuntungkan ada juga yang dirugikan.

“Kalau di pasar lama kami ibaratnya dapat jualan Rp 10 ribu, di lokasi pasar baru ini Rp 500 rupiah pun kami belum tentu dapat,” timpal H Sopyan Hadi salah seorang pedagang di hadapan para pimpinan dewan.

Pedagang makanan, sayuran, sembako hingga pedagang konveksi merasakan betul dampak pasar yang dipindah ke lokasi saat ini. Barang jualan mereka nyaris tak ada yang laku. Akibatnya ekonomi mereka terpuruk. “Anak kami mau sekolah tinggi tahun ini terpaksa kami tunda karena tidak ada biaya,” aku para pedagang.

Para pedagang meminta ditempatkan untuk berjualan di lokasi yang layak untuk untuk mencari nafkah. “Jangan jadikan kami komoditas atau kepentingan proyek,” tegas Fatoni.

Pihak dari Disperindag Lobar melalui Kabid Metrologi Lalu Agha Farabi mengaku pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan usulan pemindahan Pasar Gunungsari ini atas petimbangan dari berbagai pihak. Bukan hanya dari Disperindag Lobar. “Pasar ini kan (lokasi lama) terdampak gempa, kami justru ingin mendapatkan tempat yang layak dan nyaman,” ujarnya.

Di lokasi pasar sementara belakang kantor camat dijelaskannya dari sisi lokasi lahan pasar sekitar empat hektare lebih luas dari lokasi sebelumnya. Sehingga kemungkinan pengembangan lebih bagus. Meskipun diakuinya pembangunan tidak bisa diakukan sekaligus melainkan bertahap. “Karena anggarannya ini pun bukan dari APBD tetapi APBN murni,” jelasnya.

Namun dengan permintaan masyakarat untuk dikembalikan ke lokasi pasar lama, maka pihaknya akan melaporkan hal ini kepada bupati agar dibahas bersama instansi yang bersangkutan. Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam juga bengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi para pedagang kepada bupati dalam waktu dekat. “Kami pimpinan dewan akan menemui bupati untuk membahas persoalan ini. Kami juga ingin mendengar apa pertimbangan-pertimbangan eksekutif nanti,” ujar politisi Nasdem tersebut. (ton/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks