alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Tegur Sudah, Segel Sudah, Bongkarnya Tunggu Apalagi?

GIRI MENANG-Salah satu vila yang ada di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar telah disegel 24 Juni lalu. Keberadaan vila ini disinyalir menyalahi tata ruang hingga tidak mengantongi IMB dari Pemda Lombok Barat (Lobar). Setelah penyegelan dilakukan, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Pemkab Lobar.

“Disposisi bupati terkait surat keberatan dari pak Djaya (kuasa pemilik vila, Red) sedang kami susun seperti apa pertimbangan Pemda terkait dengan keberatan pemilik melalui kuasanya,” terang Kasatpol PP Lobar Mahnan, kemarin (12/7).

Karena fakta lain yang ditemukan per tanggal 8 Juli, Pemda Lobar melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merasa dirugikan dengan adanya indikasi pemalsuan dokumen. Sehingga kepala DPMPTS Lobar dikatakan akan mengambil upaya hukum.

Sedangkan terkait tahapan proses penertiban, Mahnan mengaku saat ini masih sedang berproses. Jika tidak ada pertimbangan yang membuat tahap penertiban untuk tidak dibongkar, maka pihaknya mengaku akan melanjutkan proses sesuai dengan prosedur. “Pemda komit terhadap apa yang menjadi sikap awal. Endingnya seperti itu (pembongkaran),” jelasnya ketika ditanya terkait rencana Pemda membongkar bangunan vila.

Pemda Lobar ingin memberikan hak masyarakat untuk membela diri. Namun ia menjanjikan proses penertiban tidak akan berlarut. Mengingat peneguran juga sebelumnya diketahui pernah dilakukan pada 2013 silam. Namun pembangunan vila justru terus berlanjut dan menjulang tinggi seperti saat ini. “Kondisi 2013 dan 2019 berbeda,” kelit Mahnan.

Ia hanya mengaku Pemda ingin mempertimbangkan hasil kajian yang dijadikan referensi oleh pihaknya. “Karena kami di Satpol PP kan tidak sendiri di tim penertiban,” imbuhnya.

Sementara Bupati Fauzan Khalid juga mengaku sudah membaca surat keberatan dari pemilik vila pasca penyegelan. Fauzan mengungkapkan pemilik vila keliru menanggapi penyegelan yang dilakukan pihak Pemda Lobar. “Pemkab Lobar menertibkan Vila di Meninting ini bukan karena persoalan IMB. Namun karena vila ini menyalahi tata ruang dan melanggar roi pantai,” jelas Fauzan.

Jika tidak melanggar tata ruang dan roi pantai, vila ini menurutnya bisa saja hanya disegel. Kemudian diminta mengurus IMB. Namun karena vila Meninting dibangun di kawasan sempadan pantai secara permanen, ini yang kemudian membuat Pemda Lobar mau tidak mau harus menertibkannya. “Ini yang sering salah,” jelasnya.

Terkait IMB yang kemudian diklaim telah dimilik oleh pemilik vila, Pemkab Lobar mengaku ini pun akan diuji kembali. Apakah IMB itu sah atau tidak. Karena Pemkab Lobar secara administrasi tidak pernah mengeluar IMB untuk pembangunan vila ini. “Jika memang IMB yang diklaim pemilik vila sah, maka oknum yang menerbitkan akan diproses.  Nanti hukum yang menentukan,” jelasnya.

Saat ini Pemkab Lobar mengaku sedang melaksanakan setiap tahapan proses penertiban. Mulai dari peneguran hingga permintaan untuk membongkar bangunan secara sukarela. “Sekarang masih dalam tahap waktu penyegelan. Kami sudah bersurat untuk sukarela merobohkan. Kalau tidak, ya kita yang bertindak,” tandas Fauzan. (ton/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks