alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

JPS Mantap Diminta Tiru JPS Gemilang

GIRI MENANG-Pembagian bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mantap dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengalami berbagai polemik. Mulai dari persoalan data hingga rumitnya pembagian melalui BUMDes.

Untuk itu, Kepala Desa Meninting meminta agar pemerintah kabupaten meniru cara pembagian sembako JPS Gemilang dari Pemprov NTB. “JPS Gemilang juklak juknis dan pertanggungjawabannya jelas. Kalau yang melalui BUMDes (JPS Mantap) ini akan tumpang tindih, merugikan masyarakat,” jelas Kepala Desa Meninting Iskandar Zulkarnaen.

Dikhawatirkan, kualitas barang yang sampai ke masyarakat kurang maksimal. Karena BUMDes tentu mencari keuntungan dalam proses penyaluran. Selain itu, kemampuan BUMDes memenuhi kebutuhan masyarakat juga dikhawatirkan terkendala. Sehingga dampaknya proses pembagian bantuan semabako ikut terhambat. Apalagi, bukannya untung justru BUMDes bisa rugi jika melihat proses pencairan bantuan yang berbelit-belit.

Apa yang dikhawatirkan Kades Meninting kini sudah mulai terjadi. Beberapa pemerintah desa dan BUMDes mulai protes pembagian JPS Mantap karena mekanismenya yang tidak jelas. Harus menggunakan voucher. Sementara  juklak-juknisnya dan data penerima amburadul.

Untuk JPS Gemilang, Iskandar mengaku jumlah bantuan yang diterima sebanyak 200 paket untuk kepala keluarga. Terdiri dari beras, minyak goreng, telur dan paket lainnya.

Sementara untuk JPS Mantap sebanyak 209 KK. Termasuk titipan dari Dikbud dan Dinas Pariwisata Lobar bagi warga terdampak yang bekerja di sektor pariwisata. “JPS Gemilang sudah bisa kami bagikan karena bantuannya sudah kami terima. Sementara JPS Mantap tidak jelas dan justru kami digantung. Tidak ada informasi dan konfirmasi dari Dinas Sosial Lobar,” sesalnya.

Mendukung pernyataan kades, Kadus Tegal Sapidin juga berharap bantuan sembako dari pemerintah daerah tidak mempersulit mereka. Karena bagaiamanapun, yang akan berhadapan dengan masyarakat di bawah adalah kepala dusun dan kades.

“Maka kami sangat berharap data penerima bantuan yang diberikan kepada kami itu tepat sasaran,” pintanya.

Untuk data penerima JPS Gemilang, sudah tidak ada kekeliruan. Sementara JPS Mantap ada kekeliruan namun sudah diperbaiki. “Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan kami akan terima (JPS Mantap),” tandasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks