alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Ekonomi Memburuk, Angka Kemiskinan Lobar Diprediksi Bertambah

GIRI MENANG-Pandemi covid berdampak serius untuk Lombok Barat (Lobar). Target penurunan angka kemiskinan bisa tak tercapai. Bahkan pertumbuhan ekonomi bisa jadi minus.

”Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi (Lobar) belum kita dapatkan. Tapi, tidak menutup kemungkinan jadi minus,” kata Sekda Lobar H Baehaqi, Rabu (12/8).

Prediksi tersebut mengacu pada statistik di 2018. Ketika gempa bumi melanda Lombok. Baehaqi mengatakan, ketika gempa pertumbuhan ekonomi Lobar tercatat 0,57 persen. Padahal, jika dilihat dari segmen pendapatan daerah, hanya ada dua sektor yang terdampak. Yakni pariwisatan dan perdagangan.

”Kita rasakan sendiri saat itu PAD melorot,” ujarnya.

Kondisi berbeda dihadapi Pemkab Lobar dengan adanya pandemi. Kata mantan Kepala Bappeda ini, nyaris seluruh sektor usaha dan andalan pemasukan pemkab menurun. Dari sana, Baehaqi memprediksi pertumbuhan ekonomi Lobar bisa minus.

”Kita memang belum dapat gambaran. Cuma kalau dilihat realitasnya, bisa saja terjadi sampai minus,” tutur Baehaqi.

Dampak minusnya pertumbuhan ekonomi bisa lebih luas lagi. Salah satunya soal target penurunan angka kemiskinan. Tahun ini, Pemkab Lobar menargetkan angka kemiskinan di posisi 15 persen. Turun 0,17 persen dari tahun 2019.

Baehaqi menyebut sulit mengejar target penurunan angka kemiskinan. ”Dengan kondisi sekarang, tidak menutup kemungkinan justru jadi naik lagi angka kemiskinan,” katanya.

Proyeksi itu disandarkan pada kondisi riil saat ini. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, dampak dari covid. Di sisi lain, pendapatan masyarakat ikut menurun, akibat pergerakan roda ekonomi yang melambat.

Ditambah lagi dengan sektor IKM maupun UKM yang juga mengalami dampak covid. ”Muncul pengangguran baru, pendapatan menurun, sehingga menimbulkan bertambahnya angka kemiskinan. Terutama masyarakat yang baru lepas dari kemiskinan,” jelas Baehaqi.

Baehaqi mengatakan, pemkab akan melakukan beragam upaya. Rencana ini sudah dibahas dalam rapim, kemarin. Dipimpin langsung Bupati Lobar H Fauzan Khalid.

Kepala OPD diminta untuk terus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Terutama yang berkaitan dengan perencanaan. Mereka diminta untuk cepat melakukan eksekusi kegiatan.

”Mempercepat pekerjaan atau bantuan barang kepada masyarakat. Yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Supaya mereka bisa tetap bekerja,” kata Baehaqi. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).
Enable Notifications    Ok No thanks