alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Kades Lembuak Protes, Pemkab Lobar Anulir Pengangkatan Kadus

GIRI MENANG-Kepala Desa Lembuak Kamarudin Zaelani kecewa dengan Pemda Lombok Barat (Lobar). Menyusul surat peringatan kaitannya dengan permintaan Pemda agar kades meninjau ulang kebijakannya mengangkat dan melantik kepala dusun baru.

“Saya mendapat kiriman surat peringatan dari bupati untuk meninjau ulang pengangkatan lima kepala dusun yang telah saya lantik belum lama ini,” kata Kamarudin kepada Lombok Post, Jumat (13/3) lalu.

Dalam surat itu, Kades Lembuak disebuk melakukan kekeliruan dalam proses pemberhentian dan pengangkatan kepala dusu baru. Itu karena ia tidak mengangkat kembali kepala dusun yang telah habis masa jabatannya. Kades memilih menerbitkan SK pemberhentian para kepala dusun yang telah habis masa jabatannya.

Kemudian ia melakukan pansel dan menerbitkan SK bagi lima kepala dusun yang baru. “Saya menerbitkan SK pemberhentian lima kepala dusun sebelumnya karena telah habis masa jabatannya. Makanya saya bentuk pansel untuk pengangkatan kepala dusun selanjutnya,” ungkap Kamarudin.

Langkah itu, menurutnya, merujuk pada sejumlah aturan yang ada. Mulai dari Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, PP Nomor 43 tahun 2014, Perda Nomor 1 tahun 2016, Permendagri, Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2017 hingga Perdes Lembuak tahun 2017. “Sejumlah desa juga melakukan pansel untuk pengangkatan kepala dusun. Ada Desa Badrain, Desa Merembu hingga Desa Sesaot, lalu kenapa hanya Desa Lembuak yang diberikan surat peringatan?” sesalnya.

Jika memang pemerintah Desa Lembuak keliru dalam proses pengangkatan kepala dusun melalui pansel, ia minta semua desa juga dianulir. “Terus terang surat peringatan yang dikirimkan bupati menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat akibat isu yang tidak sedap diarahkan ke kepala desa,” sesalnya.

Sekretaris Dinas PMD Lobar Heri Ramadan mengakui jika pihaknya mengirimkan surat ke Kades Lembuak. “Kami mengingatkan (kades) agar meninjau kembali keputusannya mengangkat kepala dusun baru,” ujar Heri.

Berdasarakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri, perangkat desa atau kepala dusun baru yang habis masa jabatannya berdasarkan periodesasi pengangkatan sebelumnya tidak serta merta bisa diberhentikan. Mereka hanya bisa diberhentikan jika sudah berusia genap 60 tahun atau tidak lagi memenuhi persyaratan.

Namun berdasarkan temuan Dinas PMD di Desa Lembuak, belum ada pemenuhan persyaratan sebagai dasar pemberhentian. “Walaupun sudah habis masa jabatannya (berdasarkan SK periodesasi), tapi itu tidak bisa diberhentikan sepanjang dia memenuhi syarat dan belum berusia 60 tahun,” jelas Heri.

Tetapi Kades Lembuak, menurutnya, tetap menerbitkan SK pemberhentian kepala dusun. Hal ini berpotensi melanggar undang-undang terkait dan maladministrasi. Bahkan ini berpotensi menyebabkan kerugian negara ketika pemerintah desa sudah memberikan penghasilan kepada kepala dusun yang baru.

“Mediasi sudah dilakukan oleh camat dan bagian hukum, inspektorat dan BPD. Tapi kades tetap pada penafsirannya,” ungkap dia.

Ombudsman juga sudah meminta bupati mengoreksi terhadap langkah para kades berpotensi melakukan maladministrasi. “Makanya kami meminta kades meninjau ulang keputusan yang dibuat karena berpotensi pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Peninjauan ulang itu dalam artian pembatalan SK pemberhentian kepala dusun lama dan pembatalan SK pengangkatan kepala dusun baru. “Peringatan kami hanya untuk meninjau ulang karena berpotensi. Kami sudah buat edaran ini kepada seluruh kepala desa yang ada di Lobar,” jelasnya.

Terkait beberapa desa yang melakukan pansel untuk melakukan pengangkatan kepala desa baru, kata dia, itu memang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Dengan catatan, kepala dusun sebelumnya telah diberhentikan karena tidak memenuhi syararat. Sehingga dilakukan pansel untuk pengangkatan kepala dusun baru. (ton/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks