alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Tim Ahli Mundur di Kasus Longsor Senggigi, Ketua Gapensi: Ini Aneh!

GIRI MENANG—Mundurnya tim ahli di kasus longsornya tiga proyek di kawasan wisata Senggigi memunculkan persepsi di liar di masyarakat. Langkah para pakar tersebut dianggap tak wajar.

“Aneh! Hal ini baru pertama kali kami dengar, pihak kampus ternama di Lombok menolak sebagai tim ahli dan kampus lainnya mengundurkan diri di akhir aktivitasnya. Ini ada apa?” Kata Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lobar H Salman, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, meskipun mundurnya tim ahli merupakan hak perguruan tinggi, tapi tetap saja langkah tersebut tidak biasa. Mereka harus bisa memberikan alasan yang jelas mengapa tidak ingin terlibat membantu aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus ini.

“Ada apa, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya dan berpikir negatif atas penolakan dan pengunduran diri tersebut,” imbuhnya.

Gapensi sebut Salman, sangat berharap kasus proyek Senggigi itu cepat diselesaikan. Baik secara teknis maaupun secara hukum. Biar ada kejelasan siapa yang harusnya bertanggung jawab dan secepatnya bisa diperbaiki kembali.

Kalau proses hukumnya tidak cepat selesai, kontraktor pelaksana kontrak akan tetap digantung dengan ketidakpastian. “Kontraktor dilema, mau memperbaiki belum ada keputusan teknis dan kalau tidak diperbaiki dalam masa pemeliharaan, maka nanti kontraktor dinyatakan lalai dan bisa diperkarakan,” terangnya.

Terhadap kendala dari pihak kepolisian dalam mengungkap permasalahan proyek longsor di wilayah Senggigi tersebut, Gapensi sangat maklum. Dikarenakan tanpa hasil penelitian dan kajian pihak ahli teknis tanah maupun bangunan tidak mungkin kepolisian bisa mengambil kesimpulan. Sehingga sangat disayangkan kalau pihak ahli dari unsur Perguruan Tinggi di Lombok menyatakan menolak dan mengundurkan diri di akhir pekerjaan sebagai tenaga ahli yang diminta bantuannya oleh kepolisian.

Gapensi sangat berharap pihak perguruan tinggi mau membantu APH dalam menyelesaikan kasus. Agar proyek pemerintah tersebut cepat selesai masalahnya.

Jika pihak perguruan tinggi di NTB ini tetap menolak, pihak kepolisian harus segera mencari solusi kepada pihak perguruan tinggi lain di luar NTB. Seperti Universitas Udayana, ITS, Brawijaya, dan lainnya untuk menjadi tenaga ahli.

“Biar kasusnya tuntas dan tidak tergantung berlarut-larut,” sarannya.

Aparat juga menurutnya, dapat memanggil pihak perguruan tinggi yang menolak dan mengundurkan diri tersebut. Tujuannya untuk diminta keterangannya apa alasan sebenarnya. Karena kalau bicara sertifikat keahlian harus jelas, karena kampus ternama di Lombok khususnya di proyek lain bisa sebagai tim ahli.

“Pihak-pihak terkait seperti Pemkab Lobar, DPRD Lobar, kontraktor, konsultan dan Balai Jalan harus intens berkomunikasi dengan kepolisian mencari solusi terbaik. Agar cepat dilaksanakan perbaikan proyek tersebut, supaya kerusakan tidak melebar ke fasilitas yang lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Lobar AKP Dhafid Shiddiq memastikan akan mencari pengganti tim ahli yang mundur. Komunikasi dengan dua kampus di luar Lombok sedang dilakukan.

“Terus kami lakukan komunikasi saat ini,” kata dia. (nur/r3)

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks