alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Pemkab Kaji Pengelolaan Pantai Tanjung Bias

GIRI MENANG-Belum adanya rekomendasi dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) terkait pengelolaan kawasan Pantai Tanjung Bias di Desa Senteluk mendapat protes dari pemerintah desa. Pemkab diminta turun untuk melihat langsung pengelolaan pantai ini menjadi pusat wisata kuliner.

Sekda Lobar HM Taufik maupun pihak Dinas PUPR mengaku akan mencari jalan keluar atas protes Kades. Sekda mengaku akan melakukan koordinasi internal membahas persoalan ini dengan OPD terkait. “Saya koordinasikan dulu,” jelasnya singkat usai menghadiri acara Lebaran Topat di kawasan Pantai Duduk belum lama ini.

Sementara Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana menjelaskan, pengelolaan pantai menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun pemda Lobar bisa koordinasi antara pemerintah pusat dan desa. Tidak menutup kemungkinan pengelolaannya bisa dikerjasamakan. “Fungsi koordinasi perlu dioptimalkan. Sehingga ada sinergitas dengan pemerintah desa dalam bentuk kerja sama. Mungkin, nanti dokumen kerja samanya dilihat,” jelas Made.

Sebelumnya, Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman mengaku hingga saat ini pemerintah Desa Senteluk belum rekomendasi dari Pemkab Lobar. Terkait pengelolaan kawasan wisata kuliner Pantai Tanjung Bias.

“Dinas PUPR Lobar belum memberikan rekomendasi. Kami sudah bersurat, hasil peninjauan PUPR lahan tempat warung makan berdiri ini dianggap sebagai tanah Negara yang masuk kawasan sempadan pantai,” ungkap Fuad kepada Lombok Post.

Ini menjadi alasan Pemda Lobar belum merekomendasikan pengelolaannya. Ini pun berdampak pada belum bisa dijalankannya Peraturan Desa (Perdes) yang telah dibentuk. Kaitannya dengan penarikan retribusi dari sejumlah warung yang beroperasi di kawasan Wisata Kuliner Pantai Tanjung Bias.

Padahal, Pemdes Senteluk sudah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 110 juta untuk penataan kawasan pantai ini. Agar bisa seperti saat ini. Dari pantai yang semua ditumpuki sampah menjadi kawasan wisata kuliner dengan deretan warung semi permanen yang cukup berkelas. “PUPR mengaku berkoordinasi dengan Pak Sekda, mereka tidak memberikan rekomendasi. Cobalah turun sekali coba lihat bagaimana kawasan wisata kuliner kami di sini. Ini kan untuk masyarakat juga dan pariwisata,” keluh Fuad.

Menariknya, meski Pemkab Lobar belum memberikan rekomendasi pengelolaan Pantai Tanjung Bias, justru pemerintah Desa Senteluk mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Pemdes Senteluk mendapatkan kucuran bantuan dana sekitar Rp 100 juta dari Pemprov NTB untuk pengelolaan BUMDes yang telah dicanangkan sebagai desa wisata.

“Alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah provinsi Rp 100 juta untuk pengembangan BUMDes,” aku Fuad.

Selain Desa Senteluk, ada juga delapan desa lain yang ada di Lobar mendapatkan bantuan. Diantaranya yakni Desa Lingsar, Desa Dopang, Desa Sekotong Tengah, Desa Lelede, Desa Desa Taman Ayu, Desa Mareje Timur, Desa Karang Bayan dan Desa Bajur. (ton/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks