alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Jika Lobar Ngotot Eksekusi, STIE AMM Ancam Melawan

MATARAM—Asa STIE AMM mempertahankan lahan kampus yang ditempati mereka kembali muncul pascakemenangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya. Upaya banding yang dilakukan pihak kampus dikabulkan pengadilan.

Melalui Prof dr  Zainal Asikin selaku kuasa hukumnya, STIE AMM meminta rencana pemkab mengosongkan lahan kampus bisa ditunda.

“Jika ini (pengosongan lahan) dipaksakan, kami akan melakukan upaya hukum,” ancam Zainal Asikin.

Dia sangat menyayangkan ada pemberitaan yang menyebutkan Pemkab Lobar akan tetap mengeksekusi lahan STIE AMM meski ada putusan PTTUN. Menurutnya, Pemkab Lobar tidak memberikan contoh yang baik. Seharusnya Pemkab Lobar memberikan teladan kepada masyarakat cara berhukum yang baik.

“Hak pemkab terhadap lahan kampus tidak diambil, tidak akan diambil jadi hak pribadi,” kata Asikin.

Dia ingin persoalan bisa diselesaikan secara baik. Sehingga hak masyarakat untuk sekolah tidak diambil. Pihaknya memang fokus pada penyelesaian persoalan hukum. Kedepan jika ada tindakan yang merugikan, pihaknya akan membawa permasalahan ini ke pengadilan negeri.

“Jika Pemkab Lobar memaksakan eksekusi kami  akan melakukan upaya hukum. Ini konsekuensi dari hasil PTTUN,” kata dia.

Diutarakan, STIE AMM merupakan lembaga pendidikan dalam rangka memenuhi hak konstitusi pendidikan. Sudah banyak jasa STIE AMM ke masyarakat. Misalnya melahirkan para pejabat dan sarjana terampil.

“STIE AMM dibangun dari kesepakatan untuk memenuhi hak konstitusi pendidikan, maka diberikanlah STIE AMM hak pakai atas lahan ini oleh Pemkab Lobar,” ujarnya.

Pemkab Lobar memberikan hak kepada STIE AMM untuk memakai lahan ini sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dengan catatan hak pakai itu akan dikembalikan jika tidak dipergunakan lagi. Ini sesuai SK Bupati Lombok Barat No.Kep 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986.

Dia menyebutkan, persoalan muncul hak pakai dicabut dan berubah jadi hak sewa. Menurutnya, tidak masalah jika hak sewa muncul secara wajar, tetapi masalah yang timbul ketika STIE AMM dikenakan sewa mundur 10 tahun dengan total mencapai Rp 4 miliar.

“Sewa menyewa tidak berlaku mundur. Jadi masalahnya adalah pengenaan sewa dan hak pakai itu bertentangan dengan prinsip hukum. Di tingkat banding (PTTUN) kami dimenangkan,” ujarnya.

“Kalau sudah diputuskan PTTUN, itu artinya final. Sekarang STIE AMM berada di pihak yang benar secara hukum, penguasaan lahan dibenarkan secara hukum,” imbuh Asikin.

Kini lanjut dia, dengan pemberitaan terus menerus dari Pemkab Lobar terkait lahan kampus STIE AMM berdampak tidak baik bagi kampus tersebut.

Sementara Wakil Ketua III STIE AMM Mataram Sukma Hidayat Kurnia menuturkan, STIE AMM merupakan lembaga pendidikan, bukan lembaga bisnis. Permasalahan ini berdampak ke dosen, pegawai, dan mahasiswa. “Mereka menjadi resah. Sekarang ini calon mahasiswa yang mau daftar ke STIE AMM banyak yang tidak jadi,” tutur dia.

Ditambahkan, jumlah mahasiswa yang daftar setiap tahunnya sekitar 300 orang. Namun  tahun lalu terjadi penurunan menjadi sekitar 150 orang. Begitu juga dengan mahasiswa yang sedang menempuh kuliah ada yang meminta pindah dengan adanya kasus ini. “Kalau seperti ini mahasiswa resah. Ini sangat berdampak bagi kami,” jelas dia.

Di sisi lain, DPRD Lobar terus mendesak Pemkab Lobar segera mengambil alih semua aset yang tercecer. Termasuk aset berupa lahan di AMM Mataram.

”Ya, soal aset kami di DPRD suara bulat,” kata Anggota Komisi I DPRD Lobar Indra Jaya Usman.

Pria yang akrab disapa IJU ini menerangkan Komisi I DPRDLobar akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemkab untuk membahas langkah terkait aset lahan di AMM Mataram. “Pemkab Lobar selama ini minta sewa bukan yang 32 tahun. Tetapi pemkab itu meminta sewa setelah habis izin Hak Guna Bangunan (HGB),” tuturnya.

Senada, Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah juga meminta secara tegas kepada Pemkab Lobar agar mengamankan aset lahan yang kini ditempati STIE AMM Mataram. ”Sejak awal kami minta Pemkab Lobar mengamankan aset Lobar dimanapun tempatnya,” tegas Nurhidayah di kantornya, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, Pemkab Lobar tidak boleh mundur. ”Kalau memang dirasakan kurang tegas Pemkab Lobar menangani AMM ini, saya sudah sampaikan silahkan diambil tindakan yang lebih represif,” ujarnya.

Pihaknya tidak memungkiri AMM mencetak generasi dan lulusan dalam pendidikan ini. Namun dalam pengelolaan aset ini berbeda permasalahannya. Apalagi ada hasil LHP BPK RI yang merekomendasikan aset AMM diamankan.

”Jadi soal AMM sudah jelas, bukan berarti kalah di PT-TUN lahan milik AMM. Yayasan harus menghormati pemilik lahan yang sudah diberikan pinjam pakai sejak 1986,” tambahnya.

Sementara Kepala BPKAD Lobar H Fauzan Husniadi mengatakan, kekalahan di PT-TUN Surabaya terkait SK Bupati Lombok Barat No 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No Kep. 254/593/287. Pemkab Lobar memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Jadi SK tidak dicabut. SK yang terbit tahun 2020 akan tetap berlaku, karena kita kasasi,” katanya. (jay/nur/r3)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks