alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

GIRI MENANG-Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

“Sertifikat hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelas Kepala BPN Lobar Made Arya Sanjaya kepada Lombok Post, Senin (13/7).

Pihak BPN Lobar mengaku sudah mempersilakan jika ada pihak yang keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut. Agar mereka menggugat atau mengajukan gugatan melalui pengadilan. “Apa putusan pengadilan nanti akan kita laksanakan,” jelasnya.

Diketahui, masyarakat Desa Senteluk mempertanyakan keberadaan legalitas sertifikat yang dikeluarkan BPN Lobar. Lantaran, sertifikat tersebut diklaim warga dikeluarkan BPN Lobar di atas lahan sempadan pantai.

“Padahal mengacu pada Perpres tahun 2016 jika area sempadan pantai minimal 100 meter dari bibir pantai dan maksimal 150 meter,” ungkap Kepala Desa Senteluk Fuad Abdulrahman.

Perpres tersebut harusnya ditindaklanjuti dalam bentuk Perda di tiap kabupaten kota. Sehingga keberadaan sertifikat hak milik yang diklaim salah satu warga ini menjadi pertanyaan pemerintah desa. Apalagi, beberapa kali terjadi gesekan atau benturan antara warga dan orang yang mengklaim memiliki lahan tersebut.

Lantaran, di atas lokasi yang dianggap sempadan pantai oleh Pemerintah Desa Senteluk kini telah dijadikan sebagai lokasi kawasan wisata kuliner.

“Kami beberapa kali diminta mengosongkan lahan tersebut. Bahkan pihak yang mengklaim sebagai pemilik meminta kami mengeluarkan Rp 5 juta per hari sebagai denda kelalaian,” beber Fuad.

Namun pemerintah desa enggan menggubris karena mereka yakin lahan sempadan pantai tidam seharusnya memiliki sertifikat lahan pribadi. Meskipun, terbitnya sertifikat ini diketahui tahun 2004. Sementara warga tetap meminta  BPN membatalkan sertifikat laham tersebut mengacu pada Perpres tahun 2016.

“Kami sudah bersurat ke BPN lagi dengan tembusan ke Kementerian Agraria, Gubernur NTB, Bupati Lobar, Dinas Pariwisata Provinsi dan kabupaten, DPRD, serta beberapa instansi lain. Kami meminta sertifikat yang dikeluarkan di atas sempadan pantai dibatalkan,” tandas Fuad. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Satu Tenaga Kesehatan Positif Korona Sejumlah Ruang RSUD Bima Ditutup

Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Bima ternyata sudah ada yang terpapar Covid-19.  Informasi yang berhasil dihimpun, ada sembilan yang terdiri dari Nakes dan pegawai RSUD Bima yang terpapar.

Positif Korona Tenaga Kesehatan di Kota Bima Merasa Ditelantarkan

KOTA BIMA-Tenaga kesehatan (Nakes) yang diisolasi di PKM Paruga beberapa waktu lalu merasa ditelentarkan. Para mengaku tidak mendapat pelayanan maksimal selama isolasi.

Tenaga Kesehatan Tolak Tracing Korona, Pemkot Bima Libatkan Aparat

Pemerintah Kota Bima akan melakukan upaya tracing paksa terhadap puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah dinyatakan positif covid-19 beberapa waktu lalu. TNI dan Polri pun akan dilibatkan, jika tetap menolak.

Arab Saudi Naikkan Pajak, Biaya Umrah Membengkak

JAKARTA–Ketika penyelenggaraan umrah nanti dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi, harga paket yang dijual ke masyarakat berpotensi naik. Sebab, Saudi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 100 persen alias dua kali lipat.

Birokrasi Online, Optimalisasi Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

BIROKRASI berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar.

Longgarkan Aturan, Pemerintah Nekat Buka Sekolah di Zona Kuning

Pemerintah akhirnya mengambil keputusan nekat terkait pembukaan sekolah. Mulai kini, proses pembelajaran tatap muka tak hanya dibolehkan untuk sekolah di zona hijau tapi juga zona kuning. Ketentuan ini diatur dalam SKB empat menteri tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang disesuikan.

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

VIDEO : Otopsi Kunci Pengungkapan dugaan Pembunuhan LNS

Polresta Mataram berupaya memecahkan misteri penyebab kematian gadis berinisial LNS. Kuburan perempua yang ditemukan tergantung di salah satu perumahan di Jampung, Mataram ini diotopsi, Senin (3/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks