alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Sengketa Dermaga Senggigi, Pemkab Lobar Diminta Jalankan Putusan BANI

GIRI MENANG-CV Cipta Anugerah Pratama (CAP) meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) menjalankan isi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Itu terkait sengketa proyek dermaga Senggigi.

”Harapan kami Pemkab Lobar segera menjalankan isi putusan dan membayar kerugian yang kami alami,” kata Direktris CV Cipta Anugerah Pratama Vindi Puspitasari, Kamis  (15/4/2021).

Vindi menjelaskan, pembayaran proyek yang dijalankan masih kurang 23 persen. Sebab yang sudah dibayar dalam dua termin sebesar 50 persen dari nilai proyek. ”Putusan BANI, pekerjaan yang harus dibayar Pemkab Lobar senilai 73 persen,” tambahnya.

Dijelaskan, sidang seng­keta dermaga Senggigi ini telah melalui BANI Surabaya. Dilanjutkan adanya gugatan Pemkab Lobar yang menuntut pembatalan keputusan BANI di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Sayangnya, PN Mataram kembali memenangkan CV CAP terhadap gugatan tersebut.

”Berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Arbt/2021/PN Mtr tertanggal 13 April 2021 memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” imbuhnya.

Majelis hakim PN Mataram dalam pertimbangannya menyatakan,sebagian besar bukti-bukti yang dilampirkan tidak satu pun membuktikan adanya putusan perkara pidana. Terkait adanya tudingan mengenai penggunaan dokumen atau surat palsu oleh termohon tidak bisa dibuktikan oleh pemohon selama persidang­an. Karena permohonan pemohon dinyatakan ditolak, maka pemohon dinilai berada di pihak yang kalah.

”Kami masih akan menunggu langkah berikutnya dari Pemkab Lobar. Masa waktunya untuk sanggahan 14 hari sejak diputuskan,” tuturnya.

Bagaimana bila ada ajakan kerja sama untuk melanjutkan proyek? Vindi mengatakan itu tidak mudah. Karena sudah ada seng­keta sejak awal. Sehingga kemungkinan itu sulit dibicarakan saat ini. Tujuan sebelumnya perusahaan menggugat adalah ingin membuktikan CAP tidak bersalah ketika diputus kontrak oleh Dishub Lobar ini. Dan dugaan pemalsuan kecurangan itu pun sudah dibuktikan tidak ada oleh PN Mataram. ”Kami juga tidak mau di-blacklist karena apa yang kami kerjakan tersebut sudah benar,” tandasnya.

Kuasa Hukum Pemkab Lobar Mashuri mengatakan Pemkab Lobar sebelumnya mengajukan permohonan pembatalan atas putusan BANI ke PN Mataram. Pemkab Lobar tidak menerima atas putusan BANI  tersebut. Barang bukti sudah dipersiapkan pihak Pemkab Lobar saat mengajukan pembatalan itu di PN Mataram. Dengan putusan PN, Pemkab Lobar harus kembali menindaklanjuti putusan BANI yang memenangkan pihak termohon CV CAP.

”Kalau di tolak berarti harus kembali ke putusan BANI,” jelasnya.

Sementara itu Sekda Lobar H Baehaqi mengatakan, pihaknya akan menunggu laporan hasil putusan dari bagian hukum. Pihaknya belum menerima laporan rinci mengenai ditolaknya gugatan yang diajukan Dishub Lobar ke PN Mataram tersebut.

”Kami masih koodrinasi dulu terkait hal ini, karena kita harus terima laporannya dulu karena teknisnya yang mengetahui yang ada di sana,” tuturnya. (nur/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks