alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

KADIN Kritisi Penggunaan Anggaran Penanganan Korona Lombok Barat

GIRI MENANG-Penggunaan anggaran Korona atau Covid-19 sebesar Rp 72,5 miliar di Lombok Barat (Lobar) kembali disorot. Penggunaannya dinilai tidak transparan sehingga berpotensi dikorupsi.

“Kami KADIN (Kamar Dagang Industri) Lombok Barat menggugat untuk pelaksanaan mekanisme anggaran dana Covid-19 sesuai dengan Inpres Nomor 6 tahun 2020,” tegas Wakil Ketua KADIN Lobar Rosidi, kemarin (15/6).

Sesuai aturan penggunaan anggaran Covid-19, mekanisme pengadaan barang jasa ditunjuk langsung tanpa melaui tender. Di sinilah potensi penyalahgunaan anggaran muncul. Terlebih selama ini Pemda Lobar dianggap tidak pernah melibatkan pengusaha lokal dalam penggunaan anggaran Covid-19 yang jumlahnya fantastis.

Baik dalam pengadaan alat pelindung diri (APD), pengadaan komoditi bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau kebutuhan lainnya. Pengusaha lokal hanya jadi penonton.

“Pemerintah kurang tanggap. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak pernah melibatkan KADIN Lobar yang notabenenya wadah bagi para pengusaha dan UKM lokal berkumpul,” sesal Rosidi.

Padahal, anggaran refocusing sebesar Rp 72,5 miliar untuk Covid-19 adalah anggaran rakyat yang dialihkan untuk korona. Namun rakyat justru tidak pernah merasakan dampaknya.

Anggaran Rp 72,5 miliar menurut KADIN Lobar bukan anggaran yang kecil. Sayangnya, dalam penggunaan anggaran ini tidak transparan. Rosidi menduga ada permainan dalam penggunaan anggaran dana Covid-19. Khususnya oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Kami mengundang semua Ormas dan LSM menggugat anggaran Covid-19 yang tak transparan,” ajaknya.

Aturan penggunaan anggaran Covid-19 dijadikan tameng oleh eksekutif untuk berlindung. Sehingga fungsi pengawasan dan badgeting di legislatif atau DPRD Lobar dianggap tidak maksimal sama sekali. “Sehingga penggunaan anggaran Covid-19 rawan dikorupsi,” jelas Wakil Ketua Bidang UMKM Hamroni.

Informasi yang dihimpun KADIN Lobar, dari puluhan UKM yang ada di Lobar, hanya ada dua atau tiga UKM yang dilibatkan. Bahkan, Pemda Lobar justru menggandeng pengusaha luar daerah dalam penyediaan barang dan jasa penanganan Covid-19. “Ini yang akan kami gugat bersama masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lobar juga kecewa berat terhadap jajaran eksekutif. Lantaran penggunaan anggaran Covid-19 sebesar Rp 72,5 miliar masih belum jelas. “Saya simpulkan dari laporan yang disampaikan OPD, penggunaan anggaran Covid-19 ini banyak yang belum jelas,” sesal Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah usai memimpin rapat dengan eksekutif pekan lalu.

Ia mendapati laporan jika klaim pembayaran BUMDes untuk bantuan sembako JPS Mantap lebih dari sebulan. Kemudian harusnya program JPS Mantap yang sudah berjalan tiga bulan terhitung sejak April tetapi baru satu kali dilakukan di Lobar.

“Kemudian kalau klaim pembayaran klaim ke BUMDes lebih dari sebulan. Bukannya BUMDes untung, tapi buntung nanti,” sesal Nurhidayah.

Belum lagi persoalan insentif tenaga kesehatan yang belum terbayarkan, padahal anggaran sudah disiapkan. Sehingga Nurhidayah mempertanyakan, untuk apa saja anggaran Covid-19 ini digunakan.

Nurhidayah bersama anggota dewan lain makin kecewa ketika mendapati jawaban dari sejumlah OPD tak jelas. Malah terkesan jawaban antara OPD yang satu dengan yang lain berbeda.

Dari data yang dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar H Baehaqi, anggaran Covid-19 di Dinas Kesehatan sebesar Rp 23,2 miliar. Yang baru terealisasi atau digunakan Rp 1,2 miliar. Kemudian untuk anggaran RSUD Tripat dan Awet Muda sekitar Rp 2 miliar. Yang terealisasi Rp 232 juta. Kemudian untuk anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kominfo masing-masing Rp 37,8 juta dan Rp 50 juta belum terealisasi sama sekali.

Terakhir anggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) JPS Mantap baru terealisasi Rp 9,7 M dari total anggaran 46,9 miliar. Nurhidayah mempertanyakan data yang dilaporkan Sekda ini. Karena Kepala Dinas Kesehatan Lobar drg. Hj Ni Made Ambaryati justru mengaku anggaran yang mereka butuhkan tidak sebesar yang dipaparkan Sekda. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks