alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Pengajuan RTRW Lombok Barat Tersendat, Investasi Terhambat

GIRI MENANG-Pengajuan rencana detail tata ruang (RDTR) Lombok Barat (Lobar) mandek di pusat. ”Ngantrenya itu panjang. Lama di pemerintah pusat. Padahal kita sudah lama mengajukan,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Kamis (13/8) lalu.

Macetnya persetujuan RDTR membuat pemkab di posisi dilematis. Terutama untuk kepala daerah. Satu sisi mereka dianggap menghambat investasi. Sementara jika izin diberikan, secara asal-asalan, berpotensi membuat Bupati berhadapan dengan hukum.

”Misalnya izin dengan landasan RTRW, terlalu banyak dibutuhkan diskresi dari kepala daerah. Itu risiko hukumnya besar. Kalau tidak diberi, kita dianggap hambat investor,” beber Bupati.

Menurutnya, terkait perizinan mengenai investasi, terlalu umum jika hanya menggunakan rencana tata ruang /wilayah (RTRW). Berbeda dengan RDTR, sudah jelas terlihat zonasi untuk setiap wilayahnya.

Baca Juga :  Senggigi Amburadul, Dishub Lobar Ancam Polisikan Kontraktor

Jelas mengenai peruntukan wilayah. Apakah untuk kawasan ekonomi, perkantoran, pertanian, hingga sekolah. ”RDTR enak, pemkab tinggal bilang boleh atau tidak boleh di lokasi itu. Karena zonanya jelas,” ujarnya.

Karena itu, ketika rapat koordinasi dengan kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu, pemkab sempat meminta. Agar kewenangan persetujuan RDTR dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat.

Mengenai hal tersebut, Sekda Lobar H Baehaqi mengatakan, pengajuan RDTR dilakukan ketika ia masih menjabat sebagai kepala Bappeda. ”Kita terus kejar. Bahkan saya sampai mencak-mencak di pusat karena ini terlalu lama,” kata Baehaqi.

RDTR Lobar posisinya sekarang berada di Kementeria Agraria dan Tata Ruang (ATR). Prosesnya masih panjang. Harus menunggu lagi pemetaan yang dilakukan Badan Informasi Geospasial.

Baca Juga :  IKM di Lobar Keluhkan Pembelian Minyak Goreng Murah yang Dibatasi

Ketika rakor di Jakarta, Baehaqi sempat menanyakan kemampuan pemerintah pusat menyelesaikan RDTR dalam setahun. ”Jawabannya cuma 10. Sementara kecamatan di Indonesia itu ada 5.380, berarti kita butuh 538 tahun untuk selesaikan semua,” ungkap Baehaqi.

Baehaqi mengatakan, kewenangan persetujuan RDTR sebaiknya di Pemerintah Provinsi. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat. ”Sudah dimulai di Jawa Timur. Kita juga berharap pemprov bisa proaktif, termasuk wakil rakyat di DPR RI.

”Kita selalu sampaikan setiap ada reses DPR RI. Kalau sudah ada RDTR, investor tinggal pilih. Tidak ada diskresi lagi,” kata Baehaqi. (dit/r3)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/