alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pengajuan RTRW Lombok Barat Tersendat, Investasi Terhambat

GIRI MENANG-Pengajuan rencana detail tata ruang (RDTR) Lombok Barat (Lobar) mandek di pusat. ”Ngantrenya itu panjang. Lama di pemerintah pusat. Padahal kita sudah lama mengajukan,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Kamis (13/8) lalu.

Macetnya persetujuan RDTR membuat pemkab di posisi dilematis. Terutama untuk kepala daerah. Satu sisi mereka dianggap menghambat investasi. Sementara jika izin diberikan, secara asal-asalan, berpotensi membuat Bupati berhadapan dengan hukum.

”Misalnya izin dengan landasan RTRW, terlalu banyak dibutuhkan diskresi dari kepala daerah. Itu risiko hukumnya besar. Kalau tidak diberi, kita dianggap hambat investor,” beber Bupati.

Menurutnya, terkait perizinan mengenai investasi, terlalu umum jika hanya menggunakan rencana tata ruang /wilayah (RTRW). Berbeda dengan RDTR, sudah jelas terlihat zonasi untuk setiap wilayahnya.

Jelas mengenai peruntukan wilayah. Apakah untuk kawasan ekonomi, perkantoran, pertanian, hingga sekolah. ”RDTR enak, pemkab tinggal bilang boleh atau tidak boleh di lokasi itu. Karena zonanya jelas,” ujarnya.

Karena itu, ketika rapat koordinasi dengan kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu, pemkab sempat meminta. Agar kewenangan persetujuan RDTR dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat.

Mengenai hal tersebut, Sekda Lobar H Baehaqi mengatakan, pengajuan RDTR dilakukan ketika ia masih menjabat sebagai kepala Bappeda. ”Kita terus kejar. Bahkan saya sampai mencak-mencak di pusat karena ini terlalu lama,” kata Baehaqi.

RDTR Lobar posisinya sekarang berada di Kementeria Agraria dan Tata Ruang (ATR). Prosesnya masih panjang. Harus menunggu lagi pemetaan yang dilakukan Badan Informasi Geospasial.

Ketika rakor di Jakarta, Baehaqi sempat menanyakan kemampuan pemerintah pusat menyelesaikan RDTR dalam setahun. ”Jawabannya cuma 10. Sementara kecamatan di Indonesia itu ada 5.380, berarti kita butuh 538 tahun untuk selesaikan semua,” ungkap Baehaqi.

Baehaqi mengatakan, kewenangan persetujuan RDTR sebaiknya di Pemerintah Provinsi. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat. ”Sudah dimulai di Jawa Timur. Kita juga berharap pemprov bisa proaktif, termasuk wakil rakyat di DPR RI.

”Kita selalu sampaikan setiap ada reses DPR RI. Kalau sudah ada RDTR, investor tinggal pilih. Tidak ada diskresi lagi,” kata Baehaqi. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks