alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

RSUD Gerung Keluhkan Klaim Pembayaran Biaya Pengobatan Pasien Korona

GIRI MENANG-Klaim penanganan pasien covid di Lombok Barat (Lobar) mengalami kendala. Pembayaran klaim bahkan kurang dari setengah yang diajukan. ”Ada beberapa kendala yang kita hadapi. Yang bikin proses pengajuan tertolak sistem,” kata Direktur RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) drg. H Arbain Ishak, Kamis (13/8) lalu.

RSUD Tripat sudah dua kali mengajukan klaim. Pertama sebesar Rp1,9 miliar. Kedua Rp4,1 miliar. Untuk klaim pertama, pembayaran yang disetujui Rp800 juta. Pengajuan kedua lebih sedikit lagi, hanya dibayarkan Rp400 juta.

Setelah dicek, proses pembayaran terkendala soal identitas pasien. Kata Arbain, di saat pasien masuk, biasanya mereka hanya menyebut nama saja. Namun, ketika dimintai kelengkapan identitas, seperti KTP, nama awal yang disebut berbeda dengan di KTP.

Kemudian, banyak juga pasien covid hanya memiliki satu suku kata di namanya. Sementara sistem membutuhkan lebih dari itu. Ketika petugas melakukan proses klaim, otomatis tertolak di sistem BPJS.

”Kan banyak yang cuma satu suku kata aja namanya, misalnya Siti. Itu tidak bisa masuk sistem, tertolak,” ujarnya.

Kendala lain, terkait tahun dan tanggal lahir pasien. Beberapa pasien covid sudah lanjut usia. Tak jarang mereka tidak ingat berapa tanggal maupun tahun dilahirkan. ”Umur saja tidak tahu. Akhirnya meraba-raba. Ternyata pas lihat KTP, beda dengan pengakuan pasien,” ucap Arbain.

Bukan saja soal identitas kependudukan yang jadi kendala. Arbain mengetakan, ketika terjadi covid, mereka mengembangkan pelayanan ruang rawat inap. Semula hanya ruang isolasi, bertambah lagi pada April Mei, yang disebut Arbain sebagai ruangan kohort.

”Karena pasien kita bertambah,” imbuhnya.

Ruangan kohort ini difungsikan juga untuk pelayanan covid. Setelah pasien selesai di ruang isolasi, mereka dipindah ke kohort. ”Di sistem tidak menyebut kohort. Akhirnya ditolak lagi,” tambah Arbain.

RSUD Tripat, katanya, terpaksa harus melakukan perbaikan. Kemudian mengajukan ulang proses klaim ke BPJS. Mereka membenarkan semua identitas yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan.

Arbain mengatakan, persyaratan pengajuan klaim sebenarnya cukup mudah. Hanya membutuhkan dokumen berupa hasil rapid, swab, rontgen, dan laboratorium. Namun, pelaksanaan di lapangan ternyata lebih ribet.

”Kalau kita maunya gampang. Karena ini juga kan pelayanan, masa kita mau bohong. Semoga antara kementerian dan BPJS nanti bisa konek dengan sistem ini,” tandas Arbain. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks