alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

RSUD Gerung Keluhkan Klaim Pembayaran Biaya Pengobatan Pasien Korona

GIRI MENANG-Klaim penanganan pasien covid di Lombok Barat (Lobar) mengalami kendala. Pembayaran klaim bahkan kurang dari setengah yang diajukan. ”Ada beberapa kendala yang kita hadapi. Yang bikin proses pengajuan tertolak sistem,” kata Direktur RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) drg. H Arbain Ishak, Kamis (13/8) lalu.

RSUD Tripat sudah dua kali mengajukan klaim. Pertama sebesar Rp1,9 miliar. Kedua Rp4,1 miliar. Untuk klaim pertama, pembayaran yang disetujui Rp800 juta. Pengajuan kedua lebih sedikit lagi, hanya dibayarkan Rp400 juta.

Setelah dicek, proses pembayaran terkendala soal identitas pasien. Kata Arbain, di saat pasien masuk, biasanya mereka hanya menyebut nama saja. Namun, ketika dimintai kelengkapan identitas, seperti KTP, nama awal yang disebut berbeda dengan di KTP.

Kemudian, banyak juga pasien covid hanya memiliki satu suku kata di namanya. Sementara sistem membutuhkan lebih dari itu. Ketika petugas melakukan proses klaim, otomatis tertolak di sistem BPJS.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Mataram Belum Berlakukan Jam Malam

”Kan banyak yang cuma satu suku kata aja namanya, misalnya Siti. Itu tidak bisa masuk sistem, tertolak,” ujarnya.

Kendala lain, terkait tahun dan tanggal lahir pasien. Beberapa pasien covid sudah lanjut usia. Tak jarang mereka tidak ingat berapa tanggal maupun tahun dilahirkan. ”Umur saja tidak tahu. Akhirnya meraba-raba. Ternyata pas lihat KTP, beda dengan pengakuan pasien,” ucap Arbain.

Bukan saja soal identitas kependudukan yang jadi kendala. Arbain mengetakan, ketika terjadi covid, mereka mengembangkan pelayanan ruang rawat inap. Semula hanya ruang isolasi, bertambah lagi pada April Mei, yang disebut Arbain sebagai ruangan kohort.

”Karena pasien kita bertambah,” imbuhnya.

Ruangan kohort ini difungsikan juga untuk pelayanan covid. Setelah pasien selesai di ruang isolasi, mereka dipindah ke kohort. ”Di sistem tidak menyebut kohort. Akhirnya ditolak lagi,” tambah Arbain.

Baca Juga :  Nelayan Sekotong Temukan Mayat Tinggal Tulang

RSUD Tripat, katanya, terpaksa harus melakukan perbaikan. Kemudian mengajukan ulang proses klaim ke BPJS. Mereka membenarkan semua identitas yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan.

Arbain mengatakan, persyaratan pengajuan klaim sebenarnya cukup mudah. Hanya membutuhkan dokumen berupa hasil rapid, swab, rontgen, dan laboratorium. Namun, pelaksanaan di lapangan ternyata lebih ribet.

”Kalau kita maunya gampang. Karena ini juga kan pelayanan, masa kita mau bohong. Semoga antara kementerian dan BPJS nanti bisa konek dengan sistem ini,” tandas Arbain. (dit/r3)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/