alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok

GIRI MENANG-Bantuan jaminan hidup (Jadup) yang selama ini dirindukan korban gempa akhirnya tiba. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut rencananya bakal diberikan kepada ratusan korban gempa di tiga desa yang ada di Lombok Barat (Lobar), Sabtu (18/5) besok.

“Untuk tahap I nilainya sekitar Rp 2,038 miliar. Itu akan dibagikan atau dilaunching di Desa Jeringo untuk tiga desa,” terang Kepala Dinas Sosial Lobar Hj Ni Made Ambaryati.

Total 967 kepala keluarga atau 3.380 jiwa bakal menerima bantuan ini. Mereka berasal dari Desa Jeringo, Desa Kekait dan Desa Senggigi. Mereka yang mendapat bantuan Jadup saat ini adalah korban gempa yang diusulkan tahap pertama pada Bulan September hingga November lalu.

“Pak bupati bertanya kenapa jumlahnya sedikit. Saya jelaskan waktu tahap pertama persyaratan jadup ini kan memang sulit. Penerimanya adalah yang rumahnya rusak berat dan harus tinggal di hunian tetap, Huntara atau rumah keluarga,” papar Ambar, sapaannya.

Sehingga, yang baru diusulkan tahap pertama hanya 967 KK. Sisanya sekitar 71.225 KK sudah diusulkan kembali. Mereka kemungkinan bakal menerima bantuan tahap kedua sekitar Rp 171,3 miliar.

Saat ini dijelaskan Ambar korban gempa yang menerima bantua Jadup tidak hanya yang rumahnya rusak berat melainkan juga yang rusak sedang dan ringan.  Hanya saja, jumlah Jadup yang diterima ini per jiwa hanya Rp 600 ribu. Hitungannya setiap jiwa mendapat bantuan jadup Rp 10 ribu per hari selama dua bulan. Dari yang awalnya per tiga bulan dikhususkan hanya bagi korban yang rumahnya rusak berat.

“Permensosnya diubah, tadi yang dapat bantuan hanya korban gempa yang rumahnya rusak berat, sekarang rusak sedang dan ringan dapat semua untuk dua bulan,” terang mantan Dirut RSUD Tripat tersebut.

Rencannya pihak dari Kemensos akan hadir menyalurkan bantuan besok pagi. Untuk penyerahan simbolis penerima dari Desa Kekait dan Senggigi juga bakal turut hadir. Pihak BNI selaku penyalur Jadup juga akan mendatangi desa membawa pelayanan unit mobile unit pencairan bantuan Jadup. Bantuan ini berbeda dengan bantuan korban gempa sehingga warga tidak perlu membentuk Pokmas.

Selama ini petugas Disos Lobar mengaku kesulitan mendapatkan data by name by address untuk penerima Jadup. Karena banyak warga yang meninggal justru terdata dalam bantuan penerima. Ada juga warga yang berhak menerima justru tidak terdaftar di Kartu Keluarga korban gempa.

Terpisah, Kepala Desa Jeringo Sahril mengaku ada 412 KK warganya yang bakal menerima bantuan Jadup tahap pertama. Jumlah ini hanya setengah dari korban gempa yang mendapatkan SK bupati atau sekitar 821 KK.

“Menurut Disos, kami pertama mendapat bantuan Jadup karena kemandirian warga membangun Huntara sendiri tidak di tenda dan tidak bergantung pada Pemda. Cuma kami berharap yang belum dapat Jadup sesegera mungkin diberikan pada tahap kedua nanti,” harap Sahril. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks