alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

KPK Minta Penagihan Pajak Hotel Santosa Senggigi Melalui Kejati

GIRI MENANG-Utang pajak Hotel Santosa jadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti rasuah ini meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) melakukan penagihan melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

”Kalau sekarang kita masih dengan Kejari. Sudah ada SKK Bupati terkait itu,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar H Akhmad Saikhu,Jumat (18/8) lalu.

Sejauh ini, berbekal surat kuasa khusus (SKK), Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih melakukan proses komunikasi dengan pemilik hotel. Agar tunggakan pajak daerah bisa terbayarkan.

Tunggakan Hotel Santosa berasal dari tiga pajak. Hotel, restoran, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Akibat pajak yang tidak dibayar, pemerintah juga memberikan denda kepada mereka.

”Termasuk denda dan pokoknya,” ujar Saikhu.

Sementara itu, Kabid Penagihan Bapenda Lobar HM Subayin mengatakan, permintaan penagihan melalui Kejati, muncul ketika evaluasi dengan tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Kopsurgah) KPK.

”KPK minta dengan Kejati. Tapi, sekarang masih dalam proses penagihan dari Kejari. Sementara SKK di sana,” kata Subayin.

Tunggakan pajak Hotel Santosa dimulai dari 2015. Pada tahun ini, pajak yang belum disetor untuk air  bawah tanah sebesar Rp62,7 juta.

Kemudian di 2016, pajak hotel sebanyak Rp1,7 miliar dan denda Rp377 juta. Pajak restoran Rp1,04 miliar dengan denda sebanyak Rp200 juta. Serta air bawah tanah senilai Rp236 juta.

Satu tahun berikutnya, di 2017, Hotel Santosa belum membayar pajak hotel sebesar Rp1,5 miliar serta denda Rp216 juta. Ada juga pajak restoran sebanyak Rp538 juta dan denda Rp75 juta.

Selain itu, kata Subayin, Hotel Santosa belum melunasi PBB selama empat tahun. Dimulai dari 2016 dengan nilai tagihan PBB sebanyak Rp187. ”Nilainya sama di tahun 2017 dan 2018. Kalau 2019 belum kita masukkan, karena ada perhitungan yang berbeda,” kata Subayin. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks