alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Kasus Tanah Pecatu, Kades Lembuak Akhirnya Diberhentikan

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) memberhentikan sementara Kamarudin Zaelani sebagai Kades Lembuak. ”Tadi sudah kita bacakan suratnya yang ditandatangani Bupati,” kata Ketua BPD Lembuak H Darwilan Rifai, Selasa (15/9).

Pemberhentian sementara dikeluarkan Bupati Lobar H Fauzan Khalid. Berdasarkan SK Nomor 683/326.A/DPMD/2020. Yang ditandatangani Bupati pada Senin, 14 September. Keputusan ini mengacu pada suarat BPD Lembuak terkait usul pemberhentian Kades Lembuak; surat Camat Narmada; dan hasil audit investigatif yang dilakukan Inspektorat Lobar.

Rifai mengatakan, setelah diberhentikan, Bupati mengangkat M Busyairi sebagai penjabat Kades Lembuak. Saat ini, Busyairi juga menjadi Plt Camat Narmada. ”Jadi tidak ada kekosongan. Sudah ditunjuk bupati untuk mengisi posisi kades yang diberhentikan sementara,” ujarnya.

Dicopotnya Kamarudin dari posisi kades tak lepas dari polemik mengenai tanah pecatu di Desa Lembuak. Ia diduga kuat terlibat dalam proses penjualan tanah seluas 13 are tersebut. Yang terletak tepat di pinggir jalan raya Narmada. Yang nilainya mencapai Rp3,25 miliar atau Rp250 juta per arenya.

Klaim hak atas tanah pecatu ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Pemdes menggugat oknum warga, yang mengklaim tanah tersebut. Proses sidang sempat memanas, sebab Kamarudin tiba-tiba membatalkan kuasa atas pengacara yang membela pemdes.

Belakangan BPD, staf desa, dan warga membuat surat pernyataan untuk menganulir keputusan kades non aktif Kamarudin. ”Kan aneh, ini ada pengacara yang mau bela desa, malah kadesnya membatalkan kuasa itu,” kata Sabirin, ketua tim penyelamat aset desa.

Sabirin mengatakan, butuh perjalanan panjang hingga Kamarudin dicopot sebagai kades. Tapi, ini bukan tujuan sebenarnnya. Warga ingin tanah pecatu yang sudah dijual tersebut, bisa kembali ke desa.

Sebelum kasus aset desa, kinerja Kamarudin dinilai sudah banyak menimbulkan persoalan. Salah satunya mengenai pengangkatan kepala dusun. Hanya saja, warga masih memberi toleransi.

”Tapi ketika aset desa itu dijual, marah warga. Ini yang jadi puncak kemarahan warga,” ujarnya.

Reaksi warga ditunjukkan dengan menyegel kantor desa. Juga menuntut agar Pemkab Lobar mencopot Kamarudin sebagai kades. Sabirin mengatakan, setelah pemberhentian Kamarudin, secara otomatis segel kantor desa akan dibuka kembali.

”Masyarakat yang menyegel, masyarakat juga yang membuka segelnya. Pelayanan sudah normal kembali,” kata Sabirin.

Selama ini, Kamarudin bertahan bahwa tanah seluas 13 are tersebut bukan merupakan milik desa. Apalagi tidak tercatat di buku kuning aset desa. Kata Sabirin, klaim Kamarudin patut dipertanyakan. Seluruh warga yang pernah bekerja di kantor desa, tahu bahwa lahan tersebut merupakan tanah pecatu.

”Justru aneh. Dia sebagai kepala desa kok tidak memasukkan lahan itu ke buku aset. Malah menjualnya,” imbuhnya.

Pernyataan Sabirin diperkuat Sarine, mantan penggarap lahan pecatu. Katanya, hasil dari tanah itu diberikan kepada juru tulis atau sekretaris desa, sebagai upah mereka. ”Dari tahun 1965 saya garap tanah itu. Semua tahu itu punya desa,” kata Sarine. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks