alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Dewan Dapil Gerung-Kuripan Disorot

GIRI MENANG-Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) Dapil Gerung-Kuripan disorot. Itu lantaran dalam Musrenbang Kecamatan Gerung pekan lalu, tak ada satupun anggota dewan dari Dapil ini yang hadir. Meskipun pihak kecamatan mengaku telah mengundang para anggota dewan yang terhormat itu.

“Kami sudah undang semua anggota dewan yang ada di Dapil Gerung-Kuripan. Ada sekitar delapan orang yang kami undang tapi tidak ada yang hadir,” beber Camat Gerung Mulyadi kepada Lombok Post, Sabtu (17/2) lalu.

Ia mengaku tidak tahu alasan ketidakhadiran anggota dewan tersebut. Diduga karena ada kesibukan masing-masing. Karena informasi yang ia dapatkan ada yang keluar daerah. Lantas apakah hal ini kemudian berpengaruh dalam kebijakan memperjuangkan pembangunan di wilayah Kecamatan Gerung, Mulyadi memberikan jawaban normatif. “Tapi mungkin nanti akan diperjuangkan di Musrenbang kabupaten. Cuma jadwalnya belum kami terima,” bebernya.

Musrenbang Kecamatan Gerung dilaksanakan 12 Februari. Seharusnya masing-masing dewan hadir di Musrenbang untuk mengetahui permasalahan dan program yang dibutuhkan di wilayah kecamatan. Agar para anggota dewan bisa memperjuangkan program masyarakat di setiap desa wilayah kecamatan saat Musrenbang kabupaten nanti. “Kami sudah menyampaikan undangannya, tapi kami kan tidak bisa memaksakan,” akunya.

Pada Musrenbang Kecamatan Gerung lalu, Mulyadi mengaku pembahasan dilakukan pihaknya kaitannya untuk usulan RPJMD 2020 ke depan. Mulai kaitannya dengan sarana prasarana, ekonomi hingga sosial budaya. Misalnya dengan usulan pembangunan puskesmas pembantu, program pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan sarana prasaran seperti pembangunan jembatan dan jalan yang memang dibutuhkan masyarakat. “Banyak hal yang kita bahas,” ujarnya.

Ketidakhadiran satu pun anggota dewan ini pun kemudian ramai diperbincangkan masyarakat Lobar. Khususnya dari unsur perwakilan desa yang memang sangat mengharapkan kehadiran anggota legislatif yang akan menggodok dan mengesahkan anggaran.

“Musrenbang kecamatan ini merupakan aspirasi tingkat bawah karena sudah melalui musyawarah dusun hingga musrenbang desa. Jadi kehadiran DPRD ini sangat dirindukan tiap musrembang,” ujar Yeni Pancawati salah seorang perwakilan unsur pemerintah Desa Babussalam.

Dewan memiliki tugas menampung aspirasi, mengawal perencanaan segala pembangunan daerah bersama eksekutif.  Sehingga ketika anggota DPRD  tidak hadir dalam Musrenbang, wajar kemudian masyarakat mempertanyakan peran mereka.

“Yang perlu kita garis bawahi ada anggota DPRD yang merasa hanya menjadi wakil kecamatannya. Sedangkan kalau bicara Dapil 1, anggota DPRD punya dua kecamatan yang harus diperjuangka yakni Gerung-Kuripan,” paparnya.

“Jangan sampai Caleg dari Gerung hanya melihat Gerung saja atau kalau Kuripan hanya melihat masyarakat Kuripan saja,” pungkasnya. (ton/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks