alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Dewan Setuju Pemda Beli Lahan SMPN 2 Gunungsari

GIRI MENANG-Eksekusi lahan SMPN 2 Gunungsari di ujung tanduk. Meskipun rencana eksekusi sempat ditunda, Kamis (14/2) lalu, namun pemilik lahan berdasarkan putusan kasasi MA atas nama I Gusti Bagus Hari Sudana Putra tetap berencana melakukan eksekusi dalam waktu dekat.

“Karena siswa sedang ulangan, makanya eksekusi kami tunda. Ini hanya karena alasan kemanusiaan. Begitu ulangan selesai, tetap kami lakukan eksekusi bersama Pengadilan Negeri Mataram,” jelas Gus Ari, sapaan I Gusti Bagus Hari Sudana Putra kepada Lombok Post, pekan lalu.

Pernyataan Gus Ari ini pun membuat pihak Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta eksekutif segera merespons. Dewan berencana memanggil semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan ini. Anggota Komisi IV yang membidangi bidang pendidikan, kesehatan hingga sosial Hj Nurul Adha tidak ingin siswa dikorbankan. Hanya akibat lambannya Pemda Lobar menangani persoalan ini.

“Sejak 2017 lalu kami sudah audiensi ke sana. Kami langsung turun mendengar suara hati para guru. Termasuk juga memanggil pihak yang mengklaim memiliki lahan itu,” terang Nurul Adha Sabtu (17/2) lalu.

Pihak dewan meminta bukti secara fisik kepemilikan tanah yang diklaim oleh Gus Ari. Ia mengaku memang melihat bukti fisik kepemilikan sertifikat atas lahan tersebut. Sehingga menurutnya wajar secara hukum Gus Ari dimenangkan pihak pengadilan atas sengketa lahan tersebut. Karena bukti fisik kepemilikannya memang ada.

“Sejak saat itu kami sarankan pemda mengambil langkah cepat untuk antisipasi kalau memang lahan ini bukan milik Pemda,” bebernya.

Misalnya, mengembalikan lahan tersebut ke pemiliknya disertai dengan komunikasi meminta tenggat waktu tertentu. Untuk menyiapkan relokasi atau perpindahan  siswa agar tidak menjadi korban. “Ini yang agak saya sesali. Kenapa dibiarkan sampai seperti saat ini,” sesalnya.

Sejauh ini, tidak ada solusi yang dihasilkan kedua belah pihak. Karena Pemda Lobar merasa secara hukum bisa mempertahankan lahan tersebut menjadi miliknya. Faktanya, putusan kasasi MA justru memenangkan pihak penggugat hingga akhirnya eksekusi akan segera dilakukan. “Minimal harus disiapkan kalau siswa mau pindah nanti gedungnya kemana. Jangan sampai siswa dan para guru yang jadi korban. Pemda tidak boleh berlepas tangan mengorbankan mereka,” tegasnya.

Terkait opsi agar Pemda membayar lahan tersebut sesuai permintaan pemilik, Nurul Adha mengaku pihaknya belum pernah membahas persoalan tersebut. Karena belum ada pengajuan dari eksekutif maka penganggaran untuk pembayaran lahan belum pernah dilakukan.

Ditanya apakah dewan setuju jika lahan tersebut harus dibayar Pemda, politisi PKS tersebut mengaku mendukung. “Setuju (membayar lahan, Red) kita,” akunya. Hanya saja, saat Pemda menurutnya masih bersikeras memperjuangkan lahan tersebut. Karena Pemda merasa masih memiliki. “ami nggak ada masalah,” cetusnya.

Sehingga dalam waktu dekat, dewan berencana memanggi Pemda melalui dinas terkait. Karena hal itu juga akan melibatkan lintas sektoral. Tidak hanya melibatkan komisi IV di bidang pendidikan tetapi melibatkan pihak yang menangani aset di komisi I DPRD Lobar.

Kassubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Lobar Taofik sebelumnya menjelaskan Pemkab Lobar saat ini masih hati-hati mengeluarkan uang untuk membeli aset tanah. Terlebih masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan yakni PK. “Khawatirnya, ketika hasil PK kami menang, maka nanti kami akan membeli tanah kami sendiri dong kalau sekarang kami bayar,” urainya.

Menghindari hal tersebut maka langkah untuk pembayaran lahan masih belum bisa dilakukan. Namun demikian, pihaknya bersama Dinas Dikbud Lobar akan menyiapkan langkah antisipasi untuk relokasi para siswa ke gedung eks Puskesmas Penimbung. Mengingat, upaya PK tidak lantas menghentikan proses eksekusi pengadilan. “Kalau untuk pembayaran, kami belum bisa menentukan sikap. Karena upaya hukum PK ini masih ada,” tandasnya. (ton/r10)

   

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks