alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

PDAM Diminta Terbuka Soal Pengaduan Pelanggan

GIRI MENANG-Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar) memanggil jajaran direksi PT Air Minum Giri Menang (AMGM/PDAM). ”Untuk menjawab keresahan masyarakat. Kita klirkan apa-apa saja yang menjadi keluhan dari masyarakat,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Lobar Munawir Haris, kemarin.

Legislatif menanyakan sejumlah hal. Mulai dari dugaan penyelewengan jasa lingkungan dan retribusi kebersihan; diskon 50 persen kepada pelanggan; pergantian meter air; air yang selalu macet dan keruh; hingga penjualan air ke desa-desa. Poin-poin ini juga sempat membuat PT AMGM didemo AMPES.

Cawing, sapaan karibnya mengatakan, PDAM sudah menerangkan semua terkait tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Misalnya untuk jasa lingkungan dan retribusi kebersihan, pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Perda Lobar Nomor 4 Tahun 2007. Yang kemudian dicabut pada 2017. Sehingga tidak ada lagi pembayaran jasa lingkungan.

”Dari penjelasan mereka, selama ada pembayaran, hasilnya juga disetor ke kas daerah, tercatat di sana,” ujarnya.

Begitu juga dengan retribusi kebersihan. Ini merupakan pungutan Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram yang dititipkan ke PT AMGM. Pembayaran itu kemudian disetorkan ke kas daerah Lobar dan Kota Mataram setiap akhir bulan berjalan.

Begitu juga dengan diskon 50 persen. PT AMGM, kata Cawing, rupanya sudah memberikan untuk 727 pelanggan. Untuk kelompok I sosial B, seperti fasilitas publik berupa masjid, vihara, gereja, dan pura, di Lobar maupun Kota Mataram.

Terlepas dari hal itu, Komisi II telah meminta PT AMGM untuk terus meningkatkan pelayanan. ”Kalau soal ini kita sudah sepakat, penting bagi PDAM agar pelayanan bisa diberikan secara maksimal,” kata Cawing.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja PT AMGM. Jika ada indikasi penyimpangan, silakan untuk melapor ke aparat penegak hukum. ”Silakan lapor. Tentu dengan data. Kita sudah ada kepolisian, kejaksaan, KPK juga ada,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPRD Lobar Saeun mengatakan, PT AMGM harus terbuka terkait keluhan-keluhan dari masyarakat. Harus juga menjadi atensi. Bertindak pro aktif. ”Selama ini kan masyarakat bingung mau mengadu ke mana, padahal ini biasanya masalah-masalah lama. Jadi pengaduan ini harus terbuka,” kata Saeun. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks