alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Wajib Pajak di Lombok Barat Nunggak PBB Rp 25 Miliar

GIRI MENANG-Sisa pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum terbayarkan di Lombok Barat (Lobar) mencapai Rp 25 miliar. ”Akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan wajib pajak,” kata Kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar H Akhmad Saikhu.

Saikhu tak tahu persis dari tahun berapa piutang tersebut tercatat. Hingga terakumulasi sebesar Rp25 miliar. Angka tersebut diperoleh Bapenda, saat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melimpahkannya 2013 lalu.

”Artinya bisa belasan tahun lalu, ada PBB yang belum dibayarkan. Dan itu menjadi piutang untuk pemkab,” ujarnya.

Kepala Bidang Penagihan Bapenda Lobar HM Subayin mengatakan, nilai PBB yang belum terbayarkan bervariasi. Ada yang hanya ribuan rupiah hingga ratusan juta rupiah. Seperti pada kasus PBB Hotel Santosa.

”Macam-macam dan itu menyebar di semua kecamatan,” kata Subayin.

Piutang PBB tersebut menjadi atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga ini meminta Bapenda untuk mengambil tindakan.

Kata Subayin, KPK mengatensi dua hal. Terkait pengelolaan aset daerah dan optimalisasi PAD. Adapun tugas dan fungsi Bapenda masuk pada atensi KPK di poin kedua. ”Termasuk masalah piutang pajak daerah. Dari PBB ini termasuk besar juga,” tuturnya.

Saat video conference (Vidcon) bersama KPK beberapa waktu lalu, ada dua arahan yang diminta. Yakni, penghapusan pajak dan mengoptimalisasi penagihan.

Opsi penghapusan membutuhkan proses yang panjang. Subayin mengatakan, langkah tersebut bisa saja dilakukan, tapi harus melalui verifikasi di lapangan. Tidak serta merta Bapenda atau Bupati mengeluarkan SK untuk penghapusan PBB.

Verifikasi wajib dilakukan. Untuk melihat kondisi riil di lapangan. Apalagi ada banyak objek PBB yang sudah berubah nama beberapa kali. ”Objeknya tidak hilang. Tapi orang (pemilik) kan berubah-ubah,” jelas Subayin.

Karena itu, dibutuhkan juga peran dari aparatur desa. Terkait penelusuran riwayat kepemilikan tanah dan bangunan, yang pajaknya masih belum terbayar. ”Mungkin ada nanti keterangan dari pihak desa kan,” katanya.

Berdasarkan regulasi, penghapusan PBB bisa dilakukan. Untuk utang PBB di bawah Rp200 juta, membutuhkan SK Kepala Bapenda. Kemudian di bawah Rp500 juta harus melalui SK Bupati dengan persetujuan DPRD.

Bapenda, lanjut Subayin, sebenarnya sudah membentuk tim penagihan aktif. Terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Satpol PP. Hanya saja, kerja tim terkenda akibat pandemi covid yang melanda Lobar.

”Dengan tim ini, kita maksimalkan untuk penagihan,” imbuh Subayin.

Salah satu objek PBB yang masuk piutang adalah Hotel Santosa. Hotel Santosa belum melunasi PBB selama empat tahun. Dimulai dari 2016 dengan nilai tagihan PBB sebanyak Rp187 juta. ”Nilainya sama di tahun 2017 dan 2018. Kalau 2019 belum kita masukkan, karena ada perhitungan yang berbeda. Kalau belum terbayar, ini terakumulasi terus setiap tahun,” tandas Subayin. (dit/r3)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks