alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Kades Diminta Bangun PJU Pakai Dana Desa

GIRI MENANG-Polemik pembangunan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Desa Taman Ayu nampaknya masih panjang. Hingga saat ini, belum ada kepastian siapa yang akan membangun PJU di desa yang menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang ini.

Sejauh ini, Dinas Perkim Lombok Barat (Lobar), PLN NTB, maupun pemerintah desa saling lempar tanggungjawab.

Melihat kondisi ini, Camat Gerung H Mulyadi menyarankan kepada Kepala Desa Taman Ayu Tajuddin untuk membangun PJU menggunakan dana desa. “Kalau memang tidak ada jalan keluar, itu bisa dibangun menggunakan dana desa secara bertahap,” saran Mulyadi.

Misalnya, untuk tahun pertama, pemerintah desa mengganggarkan untuk pembangunan 20 unit lampu PJU. Dengan rincian masing-masing tiang listrik PJU membutuhkan biaya Rp 5 juta. Jika memang memungkinkan, itu juga bisa bekerja sama dengan pihak PLTU Jeranjang atau PLN NTB untuk menambahnya. Begitu juga dengan Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Lobar.

Yang terpenting menurut Mulyadi, bagaimana menstimulus dan memulai pembangunan PJU. “Bisa kok pakai dana desa. Saya saat menjabat sebagai Plt di Desa Kebun Ayu juga kan menggunakan dana desa. Tapi itu bertahap, agar dana desa tidak tersedot semua untuk pembangunan PJU,” jelasnya.

Apa yang disarankan Camat Gerung ini sebagai solusi kongkret atas persoalan warga Desa Taman Ayu. Mengingat, kawasan ini masih identik dengan kawasan rawan tindak kejahatan hingga kecelakaan. Akibat tidak adanya sarana PJU. Meskipun, PLTU Jeranjang sudah berdiri di desa ini sejak 2010 silam.

Menanggapi saran Camat Gerung, Kepala Desa Taman Ayu Tajuddin mengaku dirinya sudah mengambil beberapa langkah. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak PLTU Jeranjang membahas solusi pembangunan PJU di desanya.

“Cuma pihak PLTU mengaku akan berkoordinasi dengan PLN NTB dulu. Makanya kami minta mereka (PLTU Jeranjang, Red) sebagai anak perusahaan bisa menyikapi persoalan ini dengan serius dan menyampaikannya ke PLN NTB,” ucapnya.

Sementara terkait saran untuk pembangunan PJU menggunakan dana desa, ia mengaku hal itu tidak bisa ia lakukan. Karena desa saat ini membutuhkan dana desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari penataan desa hingga penyelesaian masalah lingkungan akibat maraknya keberadaan tambang ilegal.

“Kami punya banyak persoalan lingkungan. Kalau ini tidak kami selesaikan, maka masalah ini akan terus terjadi,” bebernya.

Selain itu, ia masih menunggu sikap dan tanggung jawab dari pihak PLTU Jeranjang maupun PLN NTB. Karena, sangat tidak masuk akal, pihak PLN NTB tidak mau membangun penerangan jalan. “Logikanya hampir seperempat wilayah NTB diterangi PLTU Jeranjang. Lalu apa iya warga di sekitar mereka dibiarkan gelap,” sesalnya.

Sehingga ia mengaku saat ini masih belum bisa mengamini saran camat untuk menggunakan dana desa membangun PJU. Pihaknya justru mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk memikirkan solusi atas persoalan ini.

“Rencananya kami akan koordinasi dengan Dinas Perkim dalam waktu dekat,” tandasnya. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks