alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Pejabat “Pemalak” Bakal Ditindak

GIRI MENANG-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) dari sektor pariwisata mengalami kebocoran. Diduga lantaran adanya pejabat instansi pendapatan daerah yang kerap memalak atau meminta upeti kepada para pengusaha hotel maupun tempat hiburan di wilayah Senggigi.

“Kalau memang benar ada seperti itu, laporkan ke kami siapa orangnya. Agar kami bisa mengambil tindakan,” ujar Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar Darsapardi, kemarin (18/2).

Sejauh ini ia mengaku belum pernah menerima laporan resmi. Sehingga ia meminta masyarakat atau pihak yang mengetahui hal tersebut memberikan informasi kepada pihaknya. Termasuk para pengusaha penginapan atau tempat hiburan yang menjadi korban ‘pemalakan’ pejabat Lobar.

Laporan dimintanya disertai dengan bukti agar pihaknya punya dasar mengambil tindakan. “Kalau itu ternyata benar, kami akan tindak tegas. Kami juga tidak ingin ada petugas yang menyalahgunakan wewenang,” ucapnya.

Salah satu kepala desa di Kecamatan Batulayar mengaku cukup kesal dengan aksi sejumlah pejabat Pemda Lobar. Dimana mereka kerap menyambangi tempat hiburan hingga penginapan untuk meminta upeti. “Mereka datang minum-minum dan makan menghabiskan biaya jutaan. Pulangnya mereka juga bawa uang,” kesalnya.

Para pengusaha merasa tak keberatan memberikan upeti kepada para pejabat tersebut karena digaransi dengan keringanan membayar pajak. Ini yang akhirnya berdampak pada bocornya PAD Lobar. Bahkan, keberadan pejabat yang minta upeti ini pula yang disinyalir menjadi alasan semakin beraninya para pengusaha di wilayah Senggigi untuk menjalankan usahanya meski tak mengantongi izin.

Kasi Trantib Kecamatan Batulayar Herman Hugo sebelumnya membeberkan ada sekitar 200 lebih vila yang beroperasi di wilayah kecamatan Batulayar. 50 persen diantaranya dikatakannya tidak berizin. Sehingga jumlahnya bisa mencapai 100 unit. Jauh melampaui angka yang ada di data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar yang mencatat hanya ada 17 vila yang tak berizin di Lobar.

“Setahu saya, vila pribadi di Kecamatan Batulayar hanya satu, vila Lampu yang ada di Senggigi. Yang lain dikomersialkan semua (meski izinnya vila prifat, Red),” bebernya.

Semua vila yang dibangun tersebut sebagian besar tidak melakukan pemberitahuan terhadap pihak desa maupun kecamatan setempat. Sehingga ini membuat pihak kecamatan semakin yakin vila ini terindikasi tak memiliki izin. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Desa Jurang Jaler, Juaranya Lingkungan Bersih dan Asri

Desa Jurang Jaler, meraih juara satu Lomba Kampung Sehat di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa ini memang kaya inovasi. Terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks