alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Baru Nikah, Dua Hari Sudah Bercerai

GIRI MENANG- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat tingginya jumlah janda di Lobar.

“Jumlahnya sekitar 33 ribu. Itu berdasarkan data perubahan KK dan KTP yang dulu status KTP-nya masih kawin sekarang berubah menjadi cerai hidup atau cerai mati,” jelas Kepala Disdukcapil Lobar H Muridun kepada wartawan, kemarin.

Data ini didapatkan Dukcapil Lobar dari DP3AP2KB. Bahkan Muridun membeberkan banyak perempuan yang juga saat mengurus akta anaknya, justru tidak tahu siapa bapaknya. Sebagian besar adalah perempuan yang menjadi TKW di Negara Timur Tengah dan pulang membawa anak. “Mereka mengaku ayahnya meninggal perang saat merantau,” tuturnya.

Selain itu, banyaknya janda di Lobar akibat angka pernikahan usia anak di Lobar yang masih tinggi. “Ada yang kami dampingi anak baru nikah dua hari langsung cerai,” tutur Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kediri Suci Apriani pada Lombok Post, kemarin (17/2).

Perceraian disinyalir akibat ketidaksiapan mental pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka menikah hanya dorongan nafsu semu tanpa memikirkan dampaknya.

Syukurnya, Suci, sapaannya menuturkan saat ini kesadaran masyarakat terkait dampak pernikahan usia anak mulai membaik. Dulunya masyarakat menganggap kasus pernikahan usia anak tidak penting. Itu menjadi hak masing-masing orang dan tidak perlu ada yang turut campur.

Namun seiring waktu, semua pihak kini mulai lebih peduli. Mereka berupaya mencegah hingga melaporkan jika terjadi kasus pernikahan usia anak.

“Dari yang semula di tahun 2018 kami nol laporan, di tahun 2019 itu ada empat laporan yang kami terima. Sekarang per Januari 2020 sudah enam laporan yang masuk,” bebernya ditemui di sela-sela sosialisasi program Yes I Do di Hotel Jayakarta.

Ini artinya masyarakat semakin peduli dengan fenomena pernikahan usia anak. Dengan demikian, pihak di KPAD Kediri dan pemerintah desa bisa segera mengambil sikap untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak tersebut.

Project Manajer Yes I Do Budi Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah konsentrasi mencegah pernikahan usia anak sejak 2016 lalu. Tepatnya di empat desa yakni Kediri, Jagaraga, Sekotong Timur dan Lembar.

“Kami mengedukasi masyarakat memberikan pendampingan ke sekolah dan pembinaan kepada anak-anak agar memiliki visi masa depan,” jelasnya.

Salah satu cara yang dilakukan untuk membina anak-anak adalah dengan mendorong dan mengarahkan mereka terjun ke dunia usaha. Misalnya membuat kerajinan hingga produk makanan ringan.

“Bukan keuntungan dari usahanya yang kita harapkan. Tapi bagaimana anak ini punya kegiatan positif yang menjadi pilihan selain menikah,” jelasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks