alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

KNPI Nilai Pemkab Lobar Miskin Aksi

GIRI MENANG-Anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Barat (Lobar) mendatangi kantor dewan, kemarin (18/2). Kedatangan mereka mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan yang ada di Lobar.

“Banyak regulasi tentang pemuda, baik dalam bentuk Perda dan Perbup yang dibuat. Namun, Pemda miskin aksi,” sesal Sekretaris KNPI Lobar Taufiqurrahman kepada Lombok Post.

Regulasi kepemudaan dan pembinaan yang ada, menurut KNPI belum pernah digarap dengan totalitas. KNPI bersama organisasi kepemudaan lainnya seperti Karang Taruna belum merasakan keberpihakan Pemkab Lobar terhadap mereka.

“Contoh ketika ada kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan pengurus kecamatan di Narmada, pemerintah justru tidak punya andil. Dimana komitmen menjalankan regulasi yang ada,” tanya Taufiq.

Kemudian tidak adanya komitmen Pemda Lobar terhadap pemuda dilihat juga dari tidak adanya sekretariat bagi KNPI Lobar. Sehingga semua kegiatan KNPI tidak bisa terlaksana dengan maksimal. “Sekarang semua kegiatan kami itu sekretariatnya di rumah ketua di Lembar,” bebernya.

Dengan kondisi yang dihadapi KNPI yang membawahi 45 organisasi kepemudaan dan 10 pengurus kecamatan, Pemkab Lobar dinilai tidak serius memperhatikan pemuda. Buktinya, dibanding DPD KNPI kabupaten kota lain, anggaran dana hibah KNPI Lobar paling minim. Sekitar Rp 100 juta per tahun. “Kalau di daerah lain itu bisa sampai Rp 300-400 juta per tahun,” ungkapnya.

Sehingga melalui pertemuan dengan dewan, diharapkan ada komitmen penuh dari Pemkab Lobar. Dewan diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk lebih memperhatikan pemuda.

“Komitmen dan kesriusan eksekutif dan legislatif kami harapkan. Karena kami sudah memaparkan visi misi kami,” timpal Ketua KNPI Lobar H Ari Suhaimi.

Wakil Ketua I DPRD Lobar Hj Nurul Adha yang menerima anggota KNPI mengakui pihaknya sejauh ini belum maksimal memperhatikan organisasi kepemudaan. Dalam APBD 2020, KNPI mendapat anggaran dana hibah sebesar Rp 100 juta.

“Karena yang diusulkan dari Pemkab Lobar hanya Rp 100 juta. Jika sebelum APBD ditetapkan mereka hearing, kami akan memperjuangkannya,” ungkap politisi PKS tersebut.

Sehingga ia mengaku dewan akan berupaya menambah anggaran hibah untuk KNPI di APBD 2021. “Kami memandang pemuda sebagai unsur yang sangat penting dalam pembangunan di Lobar,” kata dia. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks