alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Bappeda Lobar Gelar FKP Ranwal RKPD 2022

GIRI MENANG-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 di Aruna Hotel Senggigi, Kamis (21/1). Kepala Bappeda Lobar H Ahmad Saikhu mengatakan, berbagai masukan dan saran telah disampaikan para peserta dari lingkup Pemkab Lobar hingga akademisi.

FKP ini membahas dua hal. Pertama, terkait RPJMD tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi misi arah dan program kebijakan Bupati Lobar H Fauzan Khalid.

“Ini kita lakukan beberapa hal untuk di-review, karena terjadi perubahan RPJM secara nasional, begitu pun di provinsi. Termasuk hasil-hasil pencapaian pertama RPJMD Lobar,” kata Kepala Bappeda Lobar H Ahmad Saikhu, usai acara.

Kedua, membahas isu Covid-19 di daerah. Di mana terdapat 19 indikator kinerja yang semuanya tidak tercapai akibat situasi dan kondisi pandemic Covid-19.

“Inilah yang membuat kami (Pemkab Lobar, Red) harus menyesuaikan,” tambah mantan kepala Dinas Perhubungan Lobar itu.

Mengenai Ranwal RKPD Tahun 2022, kata Saikhu, menyampaikan sejumlah target daerah yang ingin dicapai. Serta apa saja yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. “Yang tidak tercapai akan diturunkan targetnya, misal indeks kepuasan masyarakat. Termasuk yang tercapai tetap kita sesuaikan,” terangnya.

Meski demikian ia berharap pandemi Covid-19 segera berlalu agar segala hal yang ditargetkan pada RPJMD 2019-2024 dan RKPD tahun 2022 dapat terwujud dengan baik dan lancar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha mengatakan, masih banyak hal yang belum terakomodasi dalam RPJMD dan RKPD. Pertama, pemberian bantuan dana hibah bagi kaum difabel. “Diharapkan bantuan ini bisa membangun kreativitas dalam menopang kehidupan sehari-hari,” katanya.

Kedua, diperlukan kajian mendalam mengenai pengelolaan zakat PNS sebesar 2,5 persen dari penghasilan. Sejauh ini, untuk perbaikan rumah layak huni yang harusnya dikelola Dinas Permukiman (Disperkim) Lobar justru dikelola juga oleh Baznas Lobar. “Jadi harus dipilah dalam mengambil peran. Mungkin Baznas bisa ambil peran dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin,” terang politisi PKS ini.

Begitu juga soal pendataan masyarakat miskin yang tak kunjung usai. Masih saja ada masyarakat miskin belum masuk dalam pendataan. “Kita butuh koordinasi dan komunikasi untuk mencapai hasil yang terkoneksi,” pungkasnya. (ewi/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks