alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Seleksi Dulu, Soal Anggaran Urusan Belakangan

GIRI MENANG-Tahapan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lombok Barat (Lobar) berlanjut. Meskipun, Pemda Lobar mengakui tidak memiliki anggaran, namun proses perekrutan tetap dilakukan.

“Tetap kita laksanakan. Kan besok pagi (hari ini, Red) kita lakukan seleksi untuk P3K di SMKN 2 Kuripan,” terang Bupati Lobar H Fauzan Khalid Jumat, kemarin (22/2).

Diakuinya, saat ini memang pemerintah daerah masih kesulitan terkait persoalan anggaran untuk membiayai gaji P3K yang lulus seleksi nanti. Persoalan ini dikatakannya bukan hanya dialami Lobar saja. Melainkan semua kabupaten kota bahkan provinsi.

Namun sambil mengikuti proses perekrutan, Pemda Lobar akan memikirkan solusi atas ketiadaan anggaran untuk membayar gaji P3K nanti. “Yang penting kita ikuti prosesnya dulu,” ujar Fauzan.

Sementara Kepala BKDPSDM Lobar Suparlan menjelaskan ada 201 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi hari ini di SMKN 2 Kuripan. Jumlah tersebut berkurang dari yang awalnya berjumlah 210 pelamar dari kalangan eks honorer K2.

“Ada tujuh pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya untuk tenaga pendidik, ada guru yang harus S1 tapi dia pendidikan terakhirnya DIII. Ada juga yang masa kerjanya belum cukup,” terang Suparlan.

Ditambah, dua orang pelamar pindah mendaftar ke Lombok Utara dan Pemprov NTB. Sehingga tersisa hanya 201 orang. Dengan rincian 55 orangpendaftar tenaga penyuluh pertanian dan 146 tenaga guru. “Untuk tenaga kesehatan tidak ada,” ucapnya.

Penerimaan P3K ini membuat Pemkab Lobar cukup kelimpungan memikirkan gaji dan tunjangan selama 10 bulan ke depan. Dari pemaparan Kepala BPKAD Lobar H Mahyudin anggaran yang dibutuhkan untuk gaji P3K mencapai Rp 9,64 miliar. Dengan rincian delapan bulan gaji ditambah gaji ke14 dan 13. “Faktanya kita tidak punya uang untuk membayarnya,” ujar Mahyudin dalam Rapim awal pekan lalu.

Estimasinya, gaji masing-masing P3K sebesar Rp 3,25 juta. Ditambah dengan tunjangan Kesra yang bervariasi antara tenaga guru, penyuluh pertanian maupun kesehatan. Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, Pemda Lobar mengaku tidak memiliki anggaran. Karena ketersediaan keuangan Pemkab Lobar saat ini hanya Rp 967 juta.  Itu sisa dari enam bulan gaji honorer daerah ditambah Silpa Rp 182 juta. (ton/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks