alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Agunkan Lahan LCC Rp 95 miliar, Prof Asikin: Itu Korupsi

GIRI MENANG-Indikasi korupsi pengelolaan aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) untuk pembangunan Lombok City Center (LCC)  narmada makin menguat. Ternyata aset berupa tanah telah diagunkan Rp 95 miliar. Itu menjadi temuan Kejati NTB dalam proses penyelidikan.

Dugaan itu makin terang benderang. Itu setelah Prof H Zainal Asikin, selaku tim tenaga ahli atau pakar peneliti kerja sama operasional (KSO) PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera angkat bicara. Dia mengakui jika namanya masuk dalam tim, tetapi dirinya menolak terlibat lebih dalam. Alasannya, dia menilai terlalu banyak kekeliruan yang menyalahi aturan dalam KSO tersebut.

“Saya ditunjuk sebagai tim ahli dari awal. Itu dibentuk ketika sudah ada surat audit dari BPK yang menemukan beberapa kekeliruan dalam pembuatan KSO,” terang guru besar Fakultas Hukum tersebut.

Karenanya Asikin mengaku tidak pernah datang ketika ada pertemuan dengan tim ahli lainnya. Asikin tidak ingin terlibat karena ia menilai pelanggaran dalam KSO tersebut menjadi ranah pihak aparat penegak hukum untuk menanganinya. “Ya saya tidak mau jadi bemper. Kecuali kami diminta jadi tim peneliti atau pakar sebelum pembuatan KSO. Ini kan sudah jadi temuan BPK baru kami dibentuk,” bebernya.

Asikin memaparkan ada beberapa kesalahan atau pelanggaran yang terdapat dalam KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss. Pertama, tidak adanya transparansi dalam pembuatan KSO tersebut. Kerja sama ini dilakukan tanpa ada tender. “Seharusnya, semua orang berhak mengajukan penawaran,” paparnya.

Kesalahan kedua, Asikin mengaku lahan tempat dibangunan LCC merupakan lahan produktif pertanian teknis. Sehingga gedung LCC seharusnya tidak boleh dibangun di atas lahan tersebut. Karena ada aliran sungai dan jalur irigasi yang akan berpengaruh terhadap area pertanian lain.

“Kalau mau dibangun, lahan ini harus diganti empat kali lipat luas yang dipakai. Karena ini lahan pertanian teknis irigasi yang dirusak. Berdampak pada kerusakan struktur pertanian kawasan tersebut,” terangnya.

Kekeliruan ketiga, tidak ada jaminan dari pemegang KSO. Seharusnya pihak PT Bliss memberi jaminan kepada pemda dalam bentuk deposito. Jika itu kemudian ada kerugian, maka jaminan itu yang akan digunakan sebagai kerja sama.

“Kemudian tidak ada jangka waktu batas kerja sama. Seharusnya berpedoman pada HGB batas waktunya 40 tahun atau hak pengelolaan yang memiliki batas waktu 70 tahun. Ini nggak ada. Ini kesalahan fatal,” urainya.

Seharusnya Pemkab Lobar dimintanya berkaca dari kerja sama dengan Pemkot Mataram dengan Mataram Mall yang ada batas waktu. Itu kemudian bisa diperpanjang. “Kekeliruan yang yang kelima, sertifikat lahan LCC ini dijadikan agunan. Ini kesalahan paling fatal. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara melarang tanah Negara dijadikan agunan,” urainya.

Sayangnya, informasi yang dihimpun Lombok Post dari Manajer Umum PT Tripat Munawarman sertifikat lahan LCC sudah berubah dari kepemilikan atas nama Pemda Lobar menjadi PT Tripat. Ini yang akhirnya membuat lahan ini bisa dijadikan agunan. “Memang sertifikatnya atas nama PT Tripat,” aku Munawarman.

Tak hanya itu, Asikin juga menyorot masalah kepemilikan saham PT Tripat yang dinilai terlalu kecil. Harusnya PT Tripat dikatakannya memiliki saham yang lebih besar. “Uang ini bukan milik PT Bliss, kan bank punya uang. Itu korupsi. Ada persekongkolan,” duganya.

Sehingga, persoalan ini akan menyeret pengambil kebijakan yang terlibat atas keputusan PT Tripat yang melepas tanah ini. “Ada nggak persetujuan bupati dan DPR. Nanti semua kena yang menyetujui lahan ini dilepaskan ke PT Tripat,” paparnya.

Ia menyarankan Pemda Lobar harus membatalkan KSO. Tidak hanya berdiam diri menunggu ada pejabat yang ditahan. “Sekarang harus dibatalkan KSO-nya. Syarat pembatalannya sudah cukup. Karena itu bertentangan dengan Undang-undang,” sarannya.

Mulai dari Undang-undang nomor 1 tahun 2004, Undang-udang nomor 23 tahun 2004, hingga Undang-undang tentang kerja sama daerah. “Banyak undang-undang yang dilanggar. Sehingga KSO-nya bisa dibatalkan,” ucapnya. “Perjanjian kerja sama boleh dilakukan tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” pungkasnya. (ton/r10) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Sutradara Trish Pradana, Angkat Kisah Mohan ke Layar Lebar

Sutradara Trish Pradana tak henti melahirkan karya. Di tengah Pandemi Korona ini ia kembali ke balik layar menuntaskan film baru bertajuk "Mohan". Ini merupakan film yang diangkat dari kisah hidup Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sewaktu remaja.
Enable Notifications    Ok No thanks