alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Dapat Anggaran Tambahan Rp 1,6 Miliar, Jokowi Minta Pembangunan Rumah Dipercepat

GIRI MENANG-Progres pembangunan rumah korban gempa di Lombok Barat (Lobar) masih belum memuaskan. Dari 13.942 unit rumah yang rusak berat akibat gempa, baru 365 unit rumah yang telah siap huni. Dengan ribuan sisanya masih dalam proses pembangunan hingga belum dibangun sama sekali. Ini menjadi sorotan Presiden Jokowi saat bertandang ke Gedung Hakka Narmada, kemarin (22/3).

“Gempa terjadi Bulan Agustus. Berarti ini sudah tujuh bulan,” ucapnya.

Jokowi pun mengaku sudah meminta para menteri untuk mempercepat pembangunan rumah bagi korban gempa. Tetapi dalam prakteknya, ada banyak prosedur yang memang harus dilalui. Jika prosedur itu tidak diikuti, akan banyak pejabat yang melanggar aturan. Sehingga ia pun akhirnya meminta prosedur ini dirampingkan. Ini agar warga segera mendapatkan bantuan perbaikan rumah sesuai keinginannya.

“Yang pilih Risha, Riko, Rika atau Risba silakan. Uangnya perlu saya sampaikan kepada masyarakat, itu sudah masuk sebelum Desember sebesar Rp 3,5 triliun ke NTB. Ditambah lagi Rp 1,6 triliun di 2019. Sehingga yang terkumpul di NTB itu sudah Rp 5,1 triliun,” bebernya.

Hanya saja, itu memang harus disalurkan oleh pemerintah dan pihak bank melalui mekaniskme dan prosedur. Ini yang kemudian akhirnya dikatakannya memang membuat beberapa kendala percepatan pembangunan rumah korban gempa. “Saya juga dapat laporan dari Pak Bupati kendala yang dihadapi, materialnya di lapangan kurang. Mulai dari semen hingga baja ringan. Maka saya minta Menteri bisa mengirim semen dan bahan bangunan lainnya ke Lombok secepatnya,” tegas dia.

Salah seorang warga asal Narmada Abdul Aziz kepada Jokowi lantas menanyakan bagiamana nasib warga yang belum terdata untuk menerima bantuan. Aziz juga menanyakan komitmen Jokowi menangani pembangunan rumah bagi korban gempa jika tidak terpilih kembali menjadi presiden.

 “Yang tambahan kerusakan itu sudah diproses. Semua yang rumahnya rusak akibat gempa akan mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Itu sudah diusulkan kembali oleh pemerintah kabupaten kota. Sehingga ia mengimbau masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa tidak khawatir kalau mereka tidak akan mendapatkan bantuan.

“Itu kenapa saya sering turun ke lapangan untuk melihat masalahnya dan segera menyelesaikan. Masyarakat jangan merasa ditinggalkan, saya akan tetap ke sini menyelesaikan persoalan ini. Saya akan kembali dua tiga bulan lagi untuk mengetahui apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikannya,” pungkasnya.

Dari data Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, jumlah rumah yang sudah selesai dibangun saat ini sebanyak 365 unit. Dengan rincian 50 unit Risba, 115 Riko, 10 unit Rika, dan 50 unit Riko yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Dengan ketentuan biaya perbaikan akan diganti dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Kabid Perumahan Dinas Perkim Lobar Lalu Ratnawi menerangkan ada 3.246 warga korban gempa yang belum terdata sudah kami usulkan ke pemerintah pusat. Dengan perkiraan Pemkab Lobar, bantuan rekening bagi korban gempa yang disulkan ini bisa keluar bulan ini.

Total anggaran yang diusulkan bagi 3.246 warga korban gempa ini mencapai 75,6 miliar. Itu di luar bantuan Rp 1,4 triliun yang sebelumnya sudah diterima lebih dulu. (ton/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks