alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Lombok Barat Pangkas Alokasi Dana Desa, Sejumlah Kades Protes

GIRI MENANG-Sejumlah kepala desa yang ada di Lombok Barat (Lobar) meradang. Mereka marah-marah dengan kebijakan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini dianggap menyulitkan pemerintah desa. “Perbup pengurangan ADD itu sudah kami terima. Ini sangat fatal dan menyedihkan bagi desa-desa khususnya Babussalam,” terang Kepala Desa Babussalam M Zaini kepada Lombok Post, Selasan (23/6).

ADD yang diterima Desa Babussalam tahun ini sekitar Rp 776 juta. Kemudian terjadi pengurangan Rp 48 juta. Otomatis tersisa  tinggal Rp 727 juta. “Sementara pembayaran gaji sekitar Rp 731 juta. Makanya kami mohon Perbup ini dibatalkan,” pintanya.

Dampak yang dirasakan pemerintah desa dengan pemotongan ini dirasakan sangat besar. Semua operasional hingga biaya ATK di Desa Babussalam terancam ditiadakan. Belum lagi pembinaan dan insentif untuk penghulu hingga pekaseh (pengatur air irigasi pertanian) juga terancam hangus.

“Insentif penghulu dan pekaseh itu masing-masing Rp 750 ribu per bulan. Ini yang terancam ditiadakan. Padahal peran mereka di desa ini sangat vital, mereka ini penyangga desa,” ungkapnya.

Sehingga, Zaini meminta DPRD Lobar untuk menyuarakan aspirasi pemerintah desa. Karena hal ini akan berdampak banyak terhadap masyarakat. Jika acuannya adalah pemotongan Dana Alokasi Umum yang dipotong pemerintah pusat, harus ada kajian.

“Bupati harus mempunyai gagasan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan menjadi penghambat pembangunan desa,” pintanya.

Ia berharap ada solusi kongkret yang tidak merugikan desa. Kalaupun tidak dibatalkan, harus disesuaikan jumlah pembagian ADD hingga pemotongan. “Karena jangan disamakan ADD antara desa yang hanya memiliki empat dusun dengan yang memiliki 11 dusun,” tegasnya.

Senada, Kepala Desa Kuripan Hasbi juga memprotes rencana pemotongan ADD. Desa Kuripan terancam kehilangan Rp 62 juta dari pemotongan ini. “Padahal tahun ini kami merencanakan untuk rehab kantor desa dengan anggaran Rp 64 juta. Ini bisa terancam,” ungkapnya.

Belum lagi termasuk dampaknya terhadap insentif dan gaji perangkat desa. Hasbi mengaku pemotongan ini sangat memberatkan. “Makanya kami berencana akan hearing ke kantor DPRD Lobar terkait ini,” ungkap Hasbi.

Ia meminta DPRD Lobar mendesak eksekutif agar tidak mengambil kebijakan mengurangi ADD. Justru, ia berharap dewan mau mengikhlaskan pengurangan program aspirasinya. “Kurangi satu saja program aspirasi dewan ini. Saya yakin selesai masalah ini,” sarannya.

Diketahui, Pemkab Lobar mengeluarkan Perbup Nomor 21 tahun 2020 terkait perubahan Perbup Nomor 61 tahun 2019. Terjadi rasionalisasi ADD dari Rp 85,37 miliar menjadi Rp 77,96 miliar. Terjadi pengurangan sekitar Rp 7,4 miliar atau 8,68 persen. Edaran mengenai Perbup ini sudah dikirim ke semua desa.

“Itu sifatnya surat pemberitahuan dulu sebagai dasar atau acuan Pemdes melakukan perubahan APBDes,” jelas Sekretaris Dinas PMD Lobar Heri Ramadan.

Surat mengenai rasionalisasi ini sudah bisa diterapkan oleh desa untuk melakukan perubahan APBDea. PMD tengah membuatkan SK-nya untuk penguatan legitimasi hukumnya. “Sebelum Pemdes memfinalkan Perkades atau Perdes tentang perubahan APBDes, insya Allah perbupnya sudah jadi,” tegasnya.

Terpisah, Anggota DPRD Lobar Romi Rahman mengaku akan menyampaikan usulan para kades ke eksekutif. Apa solusi terbaik yang bisa diambil agar tidak terjadi pemotongan. “Nanti kami akan bahas dengan eksekutif. Apa yang menjadi harapan kepala desa kami upayakan bisa diakomodir,” tandasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mataram Bisa Tiru Depok, Tak Pakai Masker Denda Rp 200 Ribu

Pemkot Mataram merespons kritikan Wakil Gubernur NTB. Kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan penertiban di pagi buta. Sasarannya, para pedagang di Pasar Kebon Roek, Ampenan.

Kuliah ke Luar Daerah, Warga Mataram Harus Bebas Korona

Warga Kota Mataram yang kuliah di luar daerah cukup banyak. Kemarin kata dia, sekitar 50 mahasiswa mengajukan permintaan melakukan rapid test. Dari jumlah tersebut tidak ada yang hasilnya reaktif.

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Di Kediri Lobar, Ibu Rumah Tangga Diduga Jual Narkoba

WM, 28 tahun, warga asal Kediri Selatan ditangkap Satres Narkoba Polres Lobar. Ia bersama kedua rekannya MA dan MU diduga menjadi penjual dan penyalahguna narkotika jenis sabu. Bahkan, WM alias Dewi ini diketahui sebagai penjual obat penenang tanpa izin pihak instansi kesehatan.

Pariwisata Lesu, Pengusaha Travel Lombok Bertahan lewat Promo

Agen travel perjalanan wisata terus berupaya bertahan dalam ketidakpastian Pandemi Korona. Sektor ini menjadi salah satu yang paling terdampak akibat turunnya kunjungan wisatawan. ”Kami upayakan tetap bangkit seiring dengan penerapan new normal yang sedang digaungkan,” kata Kukuh Laro, pemilik Duta Lombok Transport.

Berdayakan UMKM Lokal, Bappeda NTB Tunggu Pergub

Pergub Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga kini belum rampung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB masih menunggu kelanjutan masukan dan revisi dari gubernur. ”Sampai hari ini (kemarin,Red) kita belum terima. Jika sudah ada, akan langsung kita jadikan landasan dalam memberdayakan UKM/IKM,” kata Kepala Bappeda NTB Amry Rakhman, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks