alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

201 Pegawai Eks Honorer K2 Perjuangkan Kesejahteraan

GIRI MENANG-Seleksi tes kompetensi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lombok Barat (Lobar) telah dilaksanakan Sabtu-Minggu kemarin (24/2). Selama dua hari berlangsung, seleksi yang dilaksanakan di gedung SMKN 2 Kuripan ini diikuti 201 pelamar dari kalangan eks honorer K2 tenaga guru dan penyuluh pertanian. Menariknya, proses rekrutmen tetap dilakukan Pemkab Lobar meski hingga saat ini belum ada kepastian ketersediaan anggaran untuk menggaji pegawai yang lolos seleksi nanti.

“Sampai saat ini Lobar baru menyiapkan sekitar Rp 900 juta untuk gaji seluruh PPPK itu. Sedangkan dana yang di butuhkan selama 10 bulan gaji sekitar 9,4 Milyar,” ujar Sekda Lobar HM Taufiq, Sabtu (23/2) lalu.

Di satu sisi, APBD tahun 2019 sudah disahkan. Padahal, pada APBD tidak ada penganggaran untuk pembiayaan PPPK ini. Sehingga, Sekda mengaku pihaknya tetap melakukan proses rekrutmen sambil melihat perkembangan kapan terhitung mulai tanggal (TMT) pembayaran gaji PPPK ini akan dilakukan. “Karena gaji dibayarkan sesuai dengan mulai berlaku TMT-nya,“ jelas Taufiq.

Sekda menjelaskan, PPPK ini adalah program nasional yang dibahas saat pertemuan Sekda se-Indonesia di Batam.  Dalam pertemuan tersebut terungkap sebagian besar pemerintah Provinsi dan  kabupaten kota se-Indonesia belum siap dengan perekrutan PPPK ini. Akibat pembahasan penganggaran di semua daerah sudah selesai dan tidak ada arahan untuk pos anggaran PPPK ini. Padahal pembebanan penggajiannya diserahkan ke masing-masing daerah.

Mengingat ini program nasional, maka Taufiq berharap nantinya pemerintah pusat bisa menambah pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikirimkan ke pemerintah daerah untuk pembiayaan PPPK ini. “Mudah-mudahan Pemerintah Pusat serius membahas ini, supaya disesuaikan dengan DAU dan DAU kita bisa bertambah, “ harapnya.

Sekda mengasumsikan seorang PPPK akan menerima 80 persen dari gaji setara gaji CPNS Golongan III A. Asumsi  itu juga memperhitungkan masa kerja 15 tahun dengan tanggungan keluarga berjumlah empat orang. Jika dikalkulasikan rata-rata gaji PPPK mencapai Rp 3,25 juta per bulan.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Lobar, Suparlan mengatakan, tes kompetensi PPPK ini diikuti 201 peserta. Dibagi menjadi empat sesi. Hari pertama, tambah Parlan, diikuti oleh 180 peserta yang terdiri dari tiga sesi. Masing-masing sesi dihadiri oleh 60 peserta. Hari kedua atau hari teakhir hanya satu sesi dengan jumlah 21 peserta.

“Untuk standar kelulusan tes PPPK, sesuai PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2019 peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas komulatif (passing grad) apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi (teknis, manajerial, dan sosial kultural) paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42,” jelasnya.

Apabila telah memenuhi nilai ambang batas, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Dimana batas umur peserta yang bisa mengikuti PPPK adalah satu tahun sebelum pensiun dan berpendidikan paling rendah S1.

Hal ini tentu disambut baik para peserta. Mengingat, sebagian besar mereka yang mendaftar sebagai PPPK ini merupakan guru atau penyuluh pertanian yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 lalu. Akibat terkendala usia aturan mensyaratkan usia maksimal 35 tahun.

“Kami sangat bersyukur adanya program ini bisa memberikan kami meningkatkan kesejahteraan. Daftar jadi PNS sudah tidak bisa karena usia saya sudah 51 tahun,” ujar Misbah, salah seorang guru SMPN 4 Lembar kepada Lombok Post saat menunggu giliran mengikuti tes.

Maklum, meski sudah mengabdi selama puluhan tahun, para guru honorer eks K2 selama ini hanya mendapatkan honor rata-rata sekitar Rp 400 ribu per bulan. Jumlah ini tentu sangat jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya.

Sayangnya dari keterangan Sofian, salah seorang pelamar PPPK dari SMPN 3 Lembar usai menghadapi tes kompetensi, soal seleksi tes kompetensi cukup sulit. Khusunya soal teknis, manajerial, dan sosiokultural. “Soalnya panjang-panjang bisa sampai dua hingga empat paragraf. Ini yang membuat kami kesulitan. Karena waktunya hanya 90 menit untuk menjawab 90 soal,” ungkapnya. (ton/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks